NATUNA, HR – Sebagian masyarakat Kabupaten Natuna enggan mendaftarkan dirinya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau jaminan kesehatan nasional JKN-KIS.
 |
| Dr Lenny Marlina beri keterangan kepada media. |
Minimnya minat masyarakat untuk menjadi peserta karena masih mengandalkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menjadi program pemerintah Kabupaten Natuna.
Hal itu wajar saja, pasalnya, program Jamkesda Pemda Natuna tidak membebani pesertanya dengan iuran premi wajib yang musti dibayarkan setiap bulannya. Hebatnya lagi, apapun penyakitnya biaya pengobatan seluruhnya ditanggung oleh Jamkesda, sekalipun para peserta Jamkesda dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
Pelayanan “memuaskan” itulah yang menjadi acuan bagi sebagian besar masarakat natuna malas berpindah hati memakai BPJS atau JKN-KIS. Apalagi, pemberitaan nasional sedang hangat-hangatnya membahas sejumlah masalah pelayanan rumah sakit yang seakan sewenang-wenang terhadap peserta BPJS kesehatan.
Hal tersebutpun juga diakui oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Kepri dr. Lenny Marlina Manalu di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Selasa (26/9). Ia menjelaskan, sejauh ini peserta BPJS Natuna hanya sekitar 30 persen saja atau setara dengan 25.825 orang atau jiwa.
“Kedatangan kami kemari untuk mengajak pemerintah dan isntansi lainnya serta masyarakat Natuna supaya dapat bergabung ke BPJS kesehatan. Kami mengakui antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini masih rendah, hal ini terbukti pada jumlah peserta program BPJS pertanggal 30 agustus lalu hanya 25 Ribuan orang saja yang mendaftar bagi kami ini masih minim,” papar dr. Manalu.
Menurutnya, program pemerintah ini bertujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.namun, tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika ada kerjasama antara pusat,daerah dan masyarakatnya, sebagaiman dengan motto dari BPJS yakni “dengan gotong royong, semua bisa tertolong”.
Di lain sisi, BPJS kesehatan di buru dengan batas waktu sampai tahun 2018, yang tinggal beberapa bulan lagi. Sehingga pihaknya harus bekerja keras untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti program ini.
“Ya program ini sebetulnya sangat bangus, sayang sekali kalau disia-siakan. Kami berharap masyarakat sesegera mungkin mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS, karena kesempatan untuk menjadi peserta akan berakhir pada penghujung tahun ini,” ungkap dr. Lenny. M Manalu.
Ditambahkannya, menjalankan program BPJS di Natuna bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dialami oleh BPJS dan masyarakat itu sendiri.
“Selain minat masyarakat yang masih rendah, kendala jarak tempuh di Natuna juga turut menghalangi kelancaran proses penerimaan peserta BPJS. Hal ini membuat kegiatan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal,”terang dr. Lenny. M Manalu.
Ditempat terpisah, HR mewawancarai Rudi, seorang warga di Kota Ranai, dia bekerja sebagai nelayan kepiting rajungan dengan penghasilan yang tidak menentu.
Bukan berarti hidupnya tidak kekurangan, dan akan bertambah berat beban pengeluarannya dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan seluruh warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS kesehatan.
“Untuk bayar iurannya saja saya sudah keberatan, apalagi saya lihat di berita kalau pakai BPJS seakan dipersulit oleh pihak rumah sakit. Lebih baik teruskan saja program Jamkesda pemerintah daerah. Kan itu yang dipakai juga uang rakyat katanya,” ungkap Rudi. fian
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
