PALAS, HR – Hasil keputusan dari Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, tentang hasil ujian tertulis dan ujian praktek komputer calon perangkat desa (sekretaris dan bendahara desa) yang dilaksanakan panitia selection calon perangkat desa di lingkungan pemerintahan Padang Lawas TA 2017.
 |
| Habarol Habibi Nasution SPd saat penutupan turnamen sepak bola Sapma PP. |
Menurut hemat Ketua PAC PP Barumun Tengah, Habarol Habibi Nasution SPd disinyalir sarat KKN dan dipolitisir oleh beberapa oknum yang tidak senang dengan kepemimpinan bupati Padang Lawas.
“Setelah keluarnya surat dengan No. 141/06/2017, tentang penyampaian hasil ujian tertulis dan praktek komputer perangkat desa tertanggal 26/04/2017, dan ditanda tangani oleh Kadis Pemmas dan Desa banyak masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang lawas ini menjadi gelisah, terutama para peserta yang mendaftar dan mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek Komputer calon perangkat desa,” ungkapnya kepada Biro HR, Rabu (03/05) di kantornya.
Mereka menganggap orang No 1 di Padang Lawas ini terikut dalam masalah ini. Untuk itulah Ketua PAC PP Barumun Tengah ini, selaku pendukung penuh akan pemerintahan bupati H Tongku Sutan Oloan Harahap SE, setelah melalui peninjauan, konfirmasi juga investigasi ke lapangan mengadakan pernah jumpa pers untuk meluruskan dan memberitahukan, bahwa bupati tidak tahu menahu tentang permasalahan ini.
“Namun disinyalir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga perbuatan mereka mencoreng kinerja bupati,”ujar beliau disela-sela hari penutupan turnamen sepak bola Sapma PP di lapangan hijau Desa Siparau, Kamis (27/04) yang lalu.
Di tanggal 03 Mei, beliau juga mengatakan, bahwa kekcewaan beliau terhadap kinerja para staf di bidang pemerintahan, baik tingkat kecamatan apa lagi di tingkat kabupaten.
“Karena saya tahu betul akan peserta yang ikut, terutama di kecamatan Barteng, khususnya di desa Siparau. Untuk itu saya sebagai Ketua PAC PP Barumun Tengah meminta kepada masyarakat tidak mengambil langkah yang dapat memperkeruh suasana. Juga memohon kepada bupati untuk meninjau ulang tentang keputusan dari pihak terkait, tentang pemenang seleksi perangkat desa yang disinyalir sarat KKN dan dipolitisir,”papar Habarol Habibi. mhd/tim
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
