BANDUNG, HR — DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak menghambat program prioritas Gubernur, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa efisiensi ini masih berada pada tahap awal. Pemerintah hanya memastikan kebutuhan rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpenuhi, seperti belanja pegawai dan pemeliharaan kantor, sementara program utama tetap mengikuti arah pembangunan dalam RPJMD Gubernur.
“Pada tahap awal, semua OPD hanya memastikan kebutuhan rutinnya. Programnya nanti disesuaikan dengan RPJMD Gubernur. Pekan depan kami mulai rapat dengan para mitra kerja Komisi I,” ujar Rahmat, Selasa (11/11/2025).
Rahmat menambahkan bahwa Komisi I bermitra dengan 20 OPD yang sebagian besar memiliki alokasi anggaran kecil. “Jumlah mitra tetap 20 OPD, tetapi programnya tidak terlalu besar dari sisi anggaran,” jelasnya.
Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, Arif Ahmad Ripai, menyebut bahwa efisiensi perlu dilakukan karena menurunnya Dana Transfer ke Daerah (PKD). Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak akan menghambat program strategis yang selaras dengan visi-misi Gubernur Jawa Barat. “Pak Gubernur tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Efisiensi dilakukan di pos-pos yang tidak terlalu penting, seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial,” kata Arif.
Arif merinci bentuk efisiensi tersebut, termasuk pengurangan volume kegiatan, pembatasan perjalanan dinas luar daerah, serta penghematan listrik di lingkungan DPRD. “Kalau malam, penerangan di dalam ruangan dibatasi, hanya area luar yang tetap menyala. Kegiatan seremonial pun banyak dikurangi, termasuk perayaan Hari Jadi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia memastikan kegiatan DPRD seperti reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) tetap berjalan, meski dengan penyesuaian skala. “Reses masih empat kali, tapi jumlah peserta dikurangi dari 150 menjadi sekitar 100 orang,” ungkap Arif.
Menurutnya, efisiensi bukan pemangkasan layanan publik. “Tujuannya mengefisienkan anggaran agar lebih fokus pada program yang berdampak langsung,” tegasnya. Anggaran pengamanan aksi demonstrasi juga tetap tersedia, meski nilainya disesuaikan. “Pemangkasan ada, tetapi tidak signifikan. Kebutuhan petugas keamanan tetap menjadi perhatian,” tambahnya.
Arif menyampaikan bahwa Pemprov Jabar masih menunggu hasil pembahasan KUA-PPAS untuk mengetahui besaran final efisiensi anggaran. Ia juga menjelaskan bahwa Gubernur Jabar mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih adaptif terhadap kebijakan baru, seperti sistem kerja dari rumah (WFH), pergeseran tugas bagi ASN yang kurang produktif, hingga rotasi ke sektor pendidikan dan kebersihan. “ASN yang kurang produktif bisa diperbantukan ke sekolah atau dinas kebersihan. Semua harus bekerja mendukung visi pembangunan daerah,” tutup Arif. horaz
