DPRD Jabar Desak Diskominfo Minta Maaf ke Nen

DPRD Jabar Desak Diskominfo Minta Maaf ke Nen
DPRD Jabar Desak Diskominfo Minta Maaf ke Nen

BANDUNG, HR — Komisi I DPRD Jawa Barat mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada aktivis demokrasi Neni Nur Hayati.

Desakan ini muncul setelah akun resmi Diskominfo Jabar mengunggah foto pribadi Neni tanpa persetujuan. Aksi tersebut dianggap sebagai bentuk doxing yang membahayakan hak privasi.

Bacaan Lainnya

Perlindungan Ekspresi Warga Sipil Jadi Sorotan

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam rapat kerja pada Senin (4/8/2025). Rapat berlangsung di ruang Bamus DPRD Jabar bersama Diskominfo, Komisi Informasi (KI), dan KPID Jabar.

“Dengan sangat berat hati, DPRD Jawa Barat meminta maaf secara resmi kepada Ibu Neni Nur Hayati,” kata Rahmat. Ia menegaskan bahwa DPRD Jabar turut bertanggung jawab sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Rahmat menilai kasus ini merupakan peringatan serius bagi demokrasi. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai alarm yang mengingatkan pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi.

“Apa yang dialami Ibu Neni bukan hal kecil. Ini mencerminkan risiko nyata terhadap iklim demokrasi kita,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik dari warga sipil tidak boleh dibalas dengan intimidasi digital. Pemerintah wajib menjamin ruang aman untuk menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menanggapi somasi dari Neni. Ia juga mengaku telah menghapus unggahan yang dianggap bermasalah.

Namun, hingga rapat digelar, Diskominfo belum menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Hal ini menjadi sorotan penting dari DPRD.

Rahmat menegaskan bahwa permintaan maaf terbuka bukan sekadar formalitas. Tindakan tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

DPRD Jabar juga mendorong semua lembaga pemerintah lebih berhati-hati dalam penggunaan media digital. Transparansi dan etika harus dijunjung tinggi.

Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari Diskominfo. Apakah instansi tersebut akan menindaklanjuti desakan DPRD atau tetap diam. horas

[rss_custom_reader]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *