SULBAR, HR – Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran yang di maksud dalam hal ini ialah kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, dan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.
Sehubungan dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sulbar bersama Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo), Persandian dan Statistik Sulbar, menggelar rapat konsolidasi dengan Komisi I DPRD Polewali Mandar (Polman), di Kantor Dinas Dukcapil Sulbar Jumat, (17/01/2020).
Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Ilham Borahima dalam paparannya menyampaikan administrasi kependudukan itu sangat berpengaruh penting bagi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
“Jika data kependudukan kacau atau basis datanya tidak baik dan benar, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan berpengaruh. Sebab itulah posisi Dinas Dukcapil sangat vitalk,” kata Ilham.
Dikemukakan, salah satu yang menjadi permasalahan utama dalam data administrasi kependudukan adalah terbatasnya ketersediaan blangko dari pusat dan akses jaringan internet di Desa.
“Pokok permasalahan yang biasa kita jumpai di daerah Sulbar yaitu soal keterbatasan blangko E-KTP dari pusat dan Akses Internet yang ada di Desa. Sebab itulah kita melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo, agar permasalahan ini bisa segera teratasi,” ungkap Ilham.
Mengenai perilisan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), Ilham menjelaskan, ADM merupakan pencetak dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitias Anak (KIA), serta Akta Lahir dan Akta Mati.
“Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis dan berstandar sama tanpa diskriminasi. Insya Allah akan kami tempatkan di setiap Kantor Kecamatan dan akan diawasi oleh pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, mengenai IT dalam hal akses internet di desa-desa, Kominfo fokus pada peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan keterpaduan efisiensi sistem, berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Safaruddin mengungkapkan, dalam meningkatkan pelayanan publik berbasisi SPBE, pihaknya bekerjasama dengan Icon Plus dan penganggarannya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), yang kemudian diberikan kepada masing-masing desa sebesar 31 Juta.
“Kita sudah memasuki Era 4.0 tidak boleh lagi menggunakan manual dan kita sudah harus berbicara tentang IT untuk mendekatkan yang jauh. Insya Allah hari Senin ini, kita akan melaunching ‘Internet Masuk Desa’,” ucap Safaruddin.
Melalui kesempatan itu, Safaruddin mengungkapkan, alasan Dinas Kominfo Sulbar memilih bekerjasama dengan pihak Icon Plus adalah untuk meminimalisir anggaran yang ada.
“Kenapa kita bekerjasama dengan Icon Plus, karna untuk meminimalisir anggaran. Biaya yang di gunakan dalam kerjasama ini hanya sedikit, tidak seperti yang lain,” tutur Safaruddin.
Ia menambahkan, untuk memperbaiki pengelolaan data dan sistem IT, harus banyak memahami dan memberikan dukungan, dengan melakukan pembinaan pada penyediaan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya.
Olehnya itu, sehubungan hal tersebut pihaknya berencana akan memberikan reward bagi setiap pemerintahan yang menjalankan program ITnya dengan Baik. adv/tia/kominfosulbar
