MUARA TEWEH, HR – Untuk terjalinyan komunika yang baik dan bersinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pihak perusahaan baik dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
Diminta untuk aktif dalam memberikan laporan rutin terkait karyawan atau tenaga kerjannya kepada pemerintah daerah atau instansi terkait. Hal ini disuarakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Sastra Jaya belum lama ini.
Sastra Jaya mengatakan, bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya pengusaha masih terkesan kurang transparan dalam memberikan laporan kepada instansi daerah, baik kepada pemerintah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan juga kabupaten dalam hal tenaga kerja. “Hal ini akan sangat menyulitkan pemerintah daerah saat terjadi perselisihan, atau ada masalah antara pihak pengusaha dan pekerjanya,” katanya.
Terkait masalah tenaga kerja ini, ia meminta kepada dinas terkait agar dapat melakukan pendataan dengan sistem jemput bola ke perusahaan. Dengan demikian akan diketahui secara benar mengenai perbandingan tenaga kerja lokal dan juga non lokal yang ada pada perusahaan.
“Salah satu masalah yang sering muncul di perusahaan adalah kecemburuan sosial, dimana jika perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar daerah dibanding penduduk lokal, tidak jarang penduduk lokal melakukan protes dengan cara mereka sendiri,” katanya seraya mengimbau agar perusahaan-perusahaan di wilayah ini dapat memberdayakan penduduk lokal, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. mps
