Dana Bantuan PKH Dipotong, Warga Mengeluh

MELAWI, HR – Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, diduga dipotong oknum petugas.

Beberapa keluarga kurang mampu di Desa Libas ini pun mengeluhkan ketidak transparanan oknum penamping/pengurus.

Seperti Karianto dan Cendi serta Dewi, warga Dusun Boyot RT.02/RW.01 Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan yang mendapat kartu PKH, tapi tidak dapat menerima uangnya, Karianto dan Cindi serta Dewi Warga Libas mengungkapkan kekesalannya kepada media HR.

Pada selasa (9/4/2019) sekira jam 23 – 00 Wib, mereka mau mengambil uang PKH ke kantor pewakilan terkait. Tapi tidak bisa di ambek dan di selesaikan kepada yang berhak.

Bahkan, berdasarkan pengakuan beberapa orang penerima, dana yang di terima dari pusat sebenarnya jauh lebih besar di bandingkan yang mereka terima dari pendamping PKH.

“Di lapangan bahkan masih di temukan penerima yang mendapatkan Rp 200 ribu, 500 ribu, bahkan ada yang mendapat 1 juta, padahal tengah hamil dan memiliki anak yang masih bersekolah di SD serta SMP. Kejanggalan dan tidak transparannya penerimaan diakui tidak merata. Penerima yang memiliki anak SD dan SMP mendapatkan nominal kecil. Lalu terkadang, ada yang mendapat nominal besar, meski hanya memiliki satu anak yang masih bersekolah. Ada juga penerima yang mendapatkan dana di bawah nominal yang seharusnya. Lalu, tidak tansparan juga karena ketika menerima tidak disertai struk pengambilan dari ATM,” beber Perwakilan warga Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan, Karianto dan Cindi, Selasa (9/4/2019) malam.

Ia juga menjelaskan, para penerima PKH selama ini mengumpulkan kartu ATM mereka melalui ketua kelompok. Nanti besaran setiap penerima, di tentukan oleh ketua kelompok tersebut. Hanya saja, sejauh ini lampiran struk pun tidak di perlihatkan.

Ia mengaku seringkali mendapatkan ancaman dari pendamping. Menurut Karianto jika memberitahukan pada orang lain kondisi tersebut, maka ia akan dihapus sebagai penerima bantuan.

“Padahal, kalau penerima dari kelompok lain pasti selalu diperlihatkan struk pengambilannya,” ucapnya.

Kondisi itu tidak hanya dialami oleh Karianto. Beberapa orang lainnya juga mengalami hal serupa.
Mereka juga ceritakan pendamping oknum desa telah beberapa kali melakukan pengambilan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena ATM dipegang pendamping.

Sayangnya warga seringkali tidak mengetahui kapan waktu pencairan. Akhirnya hal itu menimbulkan kecurigaan dari warga penerima bantuan.

Bahkan muncul spekulasi jika uang yang dipotong diduga untuk keperluan pribadinya.

Karianto dan Cindi sering mendengar keluhan dari warga penerima manfaat yang tidak di sertai struk pengambilan saat pembagian uang. Bahkan, tidak mengetahui keberadaan kartu ATM sampai sekarang, karena terus dipegang pendamping PKH.

Ia pun sangat menyayangkan adanya tindakan mengambil hak milik orang tidak mampu. Dimana seharusnya pendamping PKH melaporkan data ke desa agar bisa menjadi acuan jika ada penerimaan lainnya untuk para penerima PKH.

“Tapi bagaimana kami mau menegur, karena pendamping PKH saja tidak pernah datang ke desa. Selain itu, ada juga laporan yang biasanya menerima kini tidak, bahkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu,” papar Karianto dan Cindi serta Dewi. abd

Post Views: 27