JAKARTA, HR – Pemerintah mengklaim waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta berhasil dipangkas menjadi maksimal dua hari, sama dengan di Port Klang, Malaysia.
Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempersingkat dwelling time mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, kualitas pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok sudah sama dengan Port Klang, Malaysia, di mana waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat kontainer hanya maksimal dua hari. Ini lebih baik di bandingkan dengan Pelabuhan-Pelabuhan di Thailand yang bisa memakan waktu hingga tiga ahri, tetapi tak lebih baik dibandingkan dengan Singapura yang hanya satu hari.
“Saya mengapresiasi upaya Ditjen Bea Cukai dalam mengatasi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (23/7).
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjelaskan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya terkait dwelling time, DJBC telah menyiapkan sejumlah tahapan.
Heru mengaku, dalam proses menuju percepatan dwelling time tersebut telah menjalankan upaya-upaya seperti melakukan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak lain di lapangan.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan, upaya lain dalam meingkatkan kinerja operasai bea dan cukai di pelabuhan Tanjung Priok yaitu dengan membentuk Tim Terpadu.
“Koordinasi lainnya di lapangan yaitu kami turunkan Tim terpadu secara sistem atau yang dinamakan Indonesia National Single Window (INSW) dan Terpadu secara fisik atau Pusat Penanganan Perijinan Ekspor dan Impor,” tutur Heru.
Dengan demikian, kata Heru, jika pelaku usaha memerlukan suatu perizinan lanjutan, maka dapat langsung menuju Pos Terpadu untuk mendapatkan penegasan.
Sebelumnya, Heru Pambudi dipanggil Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (3/7) pasca dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Presiden memberikan beberapa arahan terkait fokus kerja lembaga kepabeanan yang ditumpukan ke pundaknya.
Arahan utama yang disebut Jokowi adalah DJBC harus mampu mengatasi permasalahan penyulundupan barang illegal melalui jalur manapun yang dinilai bisa mengganggu industri dalam negeri.
Selain itu, Jokowi juga meminta Heru beserta anak buahnya mempersingkat waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi satu hari. Jokowi juga meminta Heru menempatkan pejabat ataupun petugas yang profeisonal dan tepat pada posisinya. ■ krisman
