MAJALENGKA, HR – Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dengan ketua tim H. Didi Supardi bersama anggota tim ke Kabupaten Majalengka disambut baik oleh Sekda Drs H Ahmad Sodikin M.M didampingi Ketua DPRD Kabupaten Majalengka (mewakili), Dirut Keuangan BIJB dan sejumlah OPD Kabupaten Majalengka.
Sekda Drs H Ahmad Sodikin rnenyampaikan permintaan maaf yang sedianya dihadiri Plt Bupati Majalengka DR.H.Karna Sobahi tidak bisa hadir karena ada tugas lain.
Sekda mengatakan dampak Kehadiran BIJB di Kabupaten Majalengka salah satu magnet para investor, terbukti sudah berdiri beberapa pabrik/perusahaan.
“Minat investor semakin tinggi dengan memudahan pelayanan perizinan sesuai aturan di Kab.Majalengka,” ujarnya, di Gedung Yhuda, Selasa (02/10).
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Majalengka, Drs Edy Noor Sudjatmiko M.Si menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kab.Majalengka tahun 2016 6,03% pada tahun 2017 meningkat 6,82 %. Gambaranya kehadiran BIJB di Majalengka Senter of wilayah Cirebon, Bandung Raya dan Pengandaran Segitiga Emas terkoneksi.
Menurut Edy konsep bisnis BIJB model terbaru pembangunan di Indonesia. BIJB menumbuhkan ekonomi wilayah yang baru, bukan memindahkan pertumbuhan pusat ekonomi. Konektivitas (struktur jaringan) harus terbangun ke Cipali, kereta cepat, tol, Cirebon Raya dan pengandaran.
Persoalan ekonomi perlu ditumbuhkan sektor lapangan kerja. Dampak ekonomi secara makro memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka paling besar se Jawa Barat.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi investasi ke Majalengka akan menimbulkan lonjakan ekonomi, tingkat kemiskinan tertinggi sektor pertanian 38 %. Disisi lain tidak memberi keuntungan maksimal produk, harus nombok 10%,” ungkapnya.
Dijelaskan Edy, struktur ekonomi yang kuat RPMJ 5 tahun ke depan, parawisata sebanyak 98 destinasi alam sudah ada mendunia, persoalan konektivitas harus terintegritasi, dan persoalan budaya dengan semua stakeholder. Dan Majalengka dari awal mempromotorkan diri sebagai Sindang Kasih Sugih Mukti Bagja Raharja.
Selanjutnya persoalan perebutan ruang, kata Edy antara ketahanan pangan dan investasi penanam modal berdampak pertumbuhan penduduk, otomatis menjadi meningkat daya tarik untuk tinggal di Majalengka 0,04 % dari 1,2 juta penduduk yang nantinya sampai mencapi 2% lebih.
“Pemkab Majalengka menginvestasikan saran publiknya, sehingga membutuhkan fiscal dari provinsi dan pusat. Secara yuriditas kuota air, listrik harus terintegrasi,” ungkap Edy.
Sementara anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, H Pepep Saeful Hidayat SI.Com mengaku akan mendorong dan menampung aspirasi Pemerintah Kab Majaleng dan masyarakat Majalengka, yang intinya membantu pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja, pengembangan destinasi pariwisata dan budaya terkonektivitas, “Nanti akan kita bahas,” janjinya. Lintong Situmorang
