SUKABUMI, HR – Bappeda Kota Sukabumi terus memacu kesiapan seluruh perangkat daerah menjelang ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kemendagri. Langkah ini bertujuan mempertahankan predikat “Kota Sangat Inovatif” yang diraih pada IGA 2024.
Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda, Ismail Aini, mengatakan pihaknya telah menerima radiogram dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Radiogram tersebut berisi instruksi untuk segera melaporkan inovasi yang masih berjalan dalam dua tahun terakhir.
Menyikapi hal ini, Bappeda langsung menggelar bimbingan teknis penginputan inovasi di tingkat perangkat daerah, sekolah, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. “Tujuannya agar semua inovasi memenuhi indikator yang ditetapkan,” kata Ismail, Rabu (9/7).
Ismail menjelaskan, IGA 2025 memiliki indikator tambahan dibanding tahun lalu. Beberapa di antaranya meliputi keberpihakan pada pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), jumlah penerima manfaat, serta kelengkapan dokumen administratif seperti surat keputusan (SK) yang sah.
Selain itu, inovasi harus mencakup tiga urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, sosial, dan tata ruang atau permukiman. Tantangan ini cukup besar bagi Kota Sukabumi, sebab dari total 305 inovasi, lebih dari 170 masih didominasi sektor kesehatan.
“Bidang kesehatan sudah cukup kuat. Namun, tahun ini kita juga harus memperkuat inovasi di sektor pendidikan, sosial, dan tata ruang. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, inovasi akan gugur dalam penilaian,” tegasnya.
Batas akhir penginputan inovasi jatuh pada 20 Juli 2025. Setelah itu, Bappeda akan mengevaluasi seluruh inovasi untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tahun lalu kita sudah menjadi Kota Sangat Inovatif. Tahun ini targetnya lebih tinggi, bukan hanya mempertahankan tetapi juga meningkatkan kualitas inovasi,” ujar Ismail.
Ia menambahkan, inovasi bukan sekadar formalitas penghargaan. Lebih dari itu, inovasi merupakan budaya kerja dan pelayanan publik yang harus berkelanjutan. Karena itu, Bappeda mendorong semua perangkat daerah untuk fokus pada pelaporan sekaligus implementasi di lapangan. ida
