SUKABUMI, HR — Pemkot Sukabumi memperkuat kinerja birokrasi dan transparansi keuangan daerah melalui penerapan Key Performance Indicator (KPI) untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini lahir dari rapat pimpinan (Rapim) Pemkot Sukabumi yang berlangsung selama tiga hari, 29–31 Desember 2025.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa KPI akan menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kerja 35 OPD pada 2026. Pemerintah kota akan memantau realisasi program setiap bulan melalui rapim berkala. “Seluruh OPD bekerja berdasarkan KPI, mulai dari perencanaan hingga hasil bulanannya. Kami akan mengecek capaian tersebut secara langsung,” ujar Ayep.
Seluruh kepala OPD wajib hadir dalam rapim bulanan, termasuk perwakilan BUMD, BLUD, dan unsur kecamatan. Pemerintah juga mendorong penyusunan perda baru yang relevan dengan kebutuhan fiskal, terutama untuk penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemkot menargetkan PAD 2026 sebesar Rp535 miliar, dengan optimisme dapat menembus kisaran Rp600 miliar. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng pelaku usaha dan menertibkan sumber pendapatan yang tidak taat aturan. Ayep menyatakan komitmen untuk membongkar billboard tanpa izin dan yang tidak memberi kontribusi terhadap PAD.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Andang Tjahjandi menilai evaluasi berbasis KPI sebagai tantangan baru bagi seluruh OPD. Menurutnya, program prioritas dalam RPJMD akan tetap pemerintah kawal, dan capaian OPD akan tersaji secara terbuka kepada publik melalui media.
Selain itu, Pemkot menyiapkan sistem e-budgeting guna meningkatkan transparansi pengelolaan PAD. Masyarakat dapat mengetahui sumber pendapatan serta alokasinya pada infrastruktur, layanan publik, dan operasional pemerintahan. “Uang dari masyarakat harus kembali ke masyarakat melalui program yang jelas dan transparan,” ucap Ayep.
Direktur Utama RSUD R Syamsudin, Yanyan Rusyandi, memaparkan penguatan layanan kanker, jantung, stroke, serta kemoterapi yang dapat diakses melalui BPJS Kesehatan. Pada 2026, RSUD menargetkan pengembangan layanan rekonstruksi wajah dan pusat trauma.
Dari aspek kewilayahan, Camat Citamiang Aries Ariandi menegaskan bahwa kecamatan dan kelurahan siap mendukung peningkatan PAD dan program strategis kota. KPI kewilayahan akan mendorong kepatuhan pajak, terutama PBB, agar capaian 2026 melampaui hasil tahun sebelumnya. ida
