SUKOHARJO, HR – Pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, para orang tua siswa di SMPN 1 Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, mengeluhkan tingginya biaya pendidikan di sekolah negeri. Pasalnya, para orang tua siswa harus membeli sejumlah keperluan sekolah yang disediakan pihak pengurus sekolah.
Salah satu orang tua siswa yang tidak mau disebut namanya menjelaskan, biaya yang dikeluarkan bagi anaknya yang baru diterima di SMPN 1 Grogol sekitar Rp 950 ribu, pengeluaran tersebut diantaranya untuk membayar seragam kain batik, kain pramuka, kain biru putih, kaos olah raga, topi dan dasi, kaos kaki serta sabuk berlogo sekolah. Untuk pembayarannya bisa diangsur hingga tiga kali, diserahkan ke bendahara atau pengurus sekolah.
Menurut dia, yang berprofesi sebagai buruh harian lepas di salah satu perusahaan swasta ini merasa sangat keberatan. Selain itu, kata dia, kwalitas bahan seragam sekolah tersebut tidak sebanding dengan mahalnya harga yang ditentukan sekolah.
“Kalo saya bandingkan harga pasaran kain di luar selisih banyak mas, dan kwalitas barangnya juga kurang bagus,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (13/10).
Pihak sekolah, lanjutnya, terkesan memaksakan menjual seragam sekolah kepada peserta didik baru, bahkan kelas 2 dan 3 juga diharuskan membeli seragam olah raga hanya berbeda harga kisaran kurang lebih Rp 95 ribu/stel. Padahal seragam sekolah kalau beli diluar bisa bebas memilih baik mutu dan harga menyesuaikan.
“Kenapa siswa tidak boleh membeli seragam sekolah diluar, kalau tidak memaksa, kenapa sekolah juga yang mengarahkan siswanya ke koperasi sekolah,” keluhnya.
Lanjut dia, bila tidak membeli seragam melalui sekolah tentunya akan ada dampak psikologi terhadap anaknya, dua hal itu bukan menjadi rahasia umum lagi bagi para orang tua siswa yang sebenarnya menolak kebijakan sekolah, meski jual beli seragam sebenarnya dilarang. Selain itu ia juga menanyakan sekolah gratis yang diprogramkan pemerintah yang kenyataannya masih banyak pungutan yang membebani orang tua siswa.
Menanggapi hal ini, Koordinator Investigasi Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Republik Indonesia Wilayah Sukoharjo, Sumarno, mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 45/2014 mengatur tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa pembelian seragam langsung diserahkan kepada orang tua atau wali murid. Bahkan untuk pakaian olah raga dan seragam khusus, contoh Batik yang menjadi identitas sekolah, tetap sekolah tidak bisa memaksakan atau mewajibkan.
“Silahkan mau beli seragam di pasar atau di took, itu semua hak orang tua murid,” terangnya.
Sumarno menambahkan, dalam Permendikbud No 75/2016 tentang Komite Sekolah juga ada larangan bagi Komite Sekolah menjual seragam. Hal itu mengacu pasal 12 yang menyebutkan Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.
Sementara itu, keluhan seragam belum ada tanggapan menyusul pungutan biaya study tour ke Bali saat ini juga menjadi beban bagi orang tua siswa kelas VIII. Kegiatan wisata tersebut diadakan tanggal 15 Oktober dengan biaya Rp 950 ribu selama lima hari. Berdalih sudah mengantongi ijin dari Kadisdik Sukoharjo, Kepala SMPN 1 Grogol memastikan hal tersebut diperbolehkan dan tidak ada pelanggaran. ani sumadi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
