KOTA BANDUNG, HR – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat M. Lillah Sahrul Mubarok menyoroti angka pengangguran di Jawa Barat yang masih tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional.
“Saya prihatin dan khawatir. Jumlah penduduk Jawa Barat besar, penganggurannya pun tinggi. Bahkan kemungkinan ada pengangguran yang belum tercatat,” ujar M. Lillah Sahrul Mubarok, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan kebijakan yang akurat dan berbasis data. Pemerintah harus menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Jawa Barat melalui strategi jangka panjang. Salah satu fokusnya ialah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelarasan kurikulum pendidikan dan revitalisasi balai latihan kerja agar sesuai kebutuhan industri.
“Kolaborasi dengan industri menjadi salah satu solusi tepat. Di Subang akan dibuka pabrik, dan ini peluang besar untuk memperkuat kemitraan dengan industri,” jelasnya.
Selain pengembangan SDM, ia menekankan pentingnya memperkuat sektor ekonomi lokal. Pemerintah dapat memberikan insentif, pelatihan, dan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM agar mereka mampu bertahan dan berkembang di tengah gejolak ekonomi.
M. Lillah juga menilai keberadaan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dimanfaatkan sebagai ruang baru untuk penyerapan tenaga kerja di daerah. horaz
