JAKARTA, HR – Kinerja Kepala Suku Dinas (Kasudin) Penataan Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Dedy Widaryaman sejauh ini lamban atau melempem lantaran banyaknya bangunan yang melanggar dari ketentuan yang sudah ada maupun bangunan sudah disegel tetap dibangun. Bahkan sampai bangunan tersebut finishing tetap saja tidak ada tindakan yang tegas dari Dedy.
Ada dugaan sikap ‘tebang pilih’ maupun sikap ‘rekayasa tindakan’ dilakukan Kasudin dengan, alasan anggaran APBD belum turun. Adapun beberapa kegiatan pembangunan yang terjadi pelanggaran yaitu, bangunan peruntukan Hotel di Jalan Mangga Besar Raya No 94 Kecamatan Sawah Besar. Bangunan berijin kantor di Jalan Cideng Timur No 71 Kecamatan Gambir yang sudah disegel tetapi tetap dikerjakan.
Demikian, bangunan hotel di Jalan Cideng Timur No 35. Bahkan di sebelahnya ada kegiatan yang sudah disegel tetapi hilang tanpa jejak. Bangunan Masterpice di Jalan Tanah Abang IV kecamatan Gambir, bangunan peruntukan kantor di Jalan Musi No 15 dan masih banyak lagi di wilayah Jakarta Pusat terutama kecamatan Menteng dan Cempaka Putih yang melanggar namun dibiarkan begitu saja.
Berikut pernyataan Toni sebagai salah satu Ketua LSM di kantornya belum lama ini mengatakan, menghilangnya papan segel tanpa ada tindakan dengan tegas Kasudin, merupakan tindakan yang lamban dalam menangani permasalahan yang ada. Bahkan, bila tidak mampu memimpin di Sudin itu, sebaiknya mengundurkan diri saja.
“Saya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) segera Evaluasi jajaran Penataan Kota baik di tingkat Sudin maupun Dinas segera lakukan evaluasi. Hal ini tidak bisa dibiarkan, jangan sampai beredar kabar diduga Kasudin Penataan kota Jakarta Pusat Dedy Widaryaman sebagai “anak emas” Sekda DKI. Karena masih banyak pegawai yang siap kerja” ungkap Toni.
Dia menambahkan, akan segera kirim surat kepada Ahok (Gubernur DKI), karena anak buahnya tidak becus kerja. “Saya juga berharap Kepala Dinas Penataan kota DKI segera bertindak turunkan tim, segera lakukan patroli, paling penting merespon pengaduan,” tegas Toni. ■ puji/didit
