BALI, HR – Sekretaris DPD Partai Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry meminta kepada seluruh rakyat Bali agar selalu memperhatikan himbauan KPK, seperti yang dirilis di berbagai media akhir-akhir ini. Dimana KPK meminta agar masyarakat tidak memilih kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi atau yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Himbauan yang sama juga perlu ditegaskan lagi kepada masyarakat Bali, yang juga saat ini sedang menggelar Pilkada serentak yakni Pilgub Bali dan Pilkada di Gianyar dan Klungkung.
Menurut Wakil Ketua DPRD Bali ini, Golkar Bali sangat mendukung himbauan KPK untuk tidak memilih calon pemimpin yang terindikasi korupsi.
“Himbauan KPK ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penjelasan lain lagi, karena kita mendukung pernyataan resmi KPK untuk menghimbau agar jangan memilih calon yang terindikasi korupsi. Namun perlu diingat bahwa kami mendukung himbauan KPK bukan berarti kami menganggap calon lain itu terindikasi korupsi. Masyarakatlah yang memutuskan sendiri,” ujarnya di Denpasar, Sabtu (24/2/2018). Menurutnya, korupsi dan cara-cara yang tidak bermartabat lainnya akan mencerderai demokrasi yang kian bertumbuh di Indonesia dan juga di Pulau Dewata ini.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Parera, ketika dikonfirmasi soal kepala daerah dan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi menjelaskan, bahwa dalam tahun politik seperti ini segala cara dilakukan untuk mendongkrak popularitas calon. Ia menyarankan, kalau bisa dibuktikan penegak hukum akan melakukan langkah hukum sesuai mekanisme yang ada. Ia juga membantah jika celotehan Muhammad Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terus menyebut nama I Wayan Koster, yang katanya terlibat dalam korupsi Hambalang.
“Kasus itu sudah selesai dan kader kami tidak terbukti. Jangan diungkit-ungkit lagi hanya karena momen Pilkada. Rakyat juga sudah cerdas menilainya,” ujarnya. ans
