NATUNA, HR – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengaku siap mengikuti saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna yang meminta Pemda Natuna menyejahterakan pegawai honor daerah, PTT, GTT, dan paramedis kontrak, dengan cara menaikan gaji sesuai upah minimum kabupaten.
 |
| Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal |
Hal tersebut dikatakan Bupati Natuna kepada sejumlah awak media, usai menghadiri Rapat Paripurna penyampaian akhir Fraksi DPRD terhadap rancangan APBD Perubahan tahun 2017 di gedung DPRD Natuna, Jumat (7/10) malam.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, hampir seluruh Fraksi DPRD meminta Pemda Natuna untuk menyejahterakan PTT, GTT, dan paramedis kontrak.
Salah satunya adalah Fraksi Partai Golkar yang meminta Bupati Natuna mengkaji ulang gaji honorer, mengingat kebutuhan hidup yang semakin meningkat setiap tahunnya dan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2018.
“Kita siap aja untuk direalisasi di tahun 2018, asalkan dipangkas jumlahnya. Jumlah PTT sudah terlalu banyak, kalau tidak salah mencapai 2000 orang,” ungkap Bupati.
Dengan jumlah tersebut, Hamid Rizal menilai jumlah pegawai honor sudah tidak efisien dan memboroskan anggaran.
“Kan kata dewan dalam penggunaan APBD, pemda harus transparan, efisien dan efektif. Kalau kita bayar pegawai honor sebanyak itu namanya sudah tidak efisien anggaran, apalagi mereka banyak yang cuma duduk-duduk aja di kantor ga ada kerjaan,” terang Hamid.
Hanya saja, tambah Hamid, saat ini dirinya sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengkaji lebih lanjut.
Bukan hanya menyangkut PTT, Hamid juga menyikapi banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menumpuk di pusat pemerintahan kabupaten.
“Jumlah PNS di Pemda Natuna menurut saya sudah cukup, cuma saat ini masih terlalu menumpuk di pusat kabupaten. Nanti kita sebar mereka ke pulau-pulau untuk mengisi formasi yang masih kosong,” ujar Hamid. fian
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
