PANGKALPINANG, HR — Aliansi Masyarakat Pesisir dan Nelayan (AMPN) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mendatangi gedung DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka audiensi dengan Ketua DPRD Babel guna menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir.
Kedatangan perwakilan AMPN Kabupaten Beltim ke DPRD Provinsi Babel disambut langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi, di ruang kerjanya di Gedung DPRD Provinsi Babel. Senin (25/09/2022).
Dalam Audensi tersebut Koordinator AMPN Baharan didampingi Anggota AMPN Muhammad Noor Masese, Muchaedy Machwari dan Suro Mampang Siregar juga menyerahkan satu bundel Surat Penolakan Pengoperasian Kapal Isap di Belitung Timur yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Babel.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi saat audiensi dengan perwakilan AMPN Beltim mengucapkan, terimakasih kepada perwakilan AMPN yang telah menyampaikan aspirasinya.
“Hari ini juga saya akan sampaikan ke Gubernur, saya sampaikan juga kepada Forkopimda dan saya sampaikan ke PT Timah dan saya mohon kepada Gubernur sebagai eksekutif untuk meneruskan ini,” kata Herman Suhadi.
Ketua DPRD babel ini juga menyebutkan penyampaian aspirasi yang dilakukan AMPN sangat bagus dan smart. “Penyampaian aspirasi yang dilakukan tanpa harus ribut ribut ( mengerahkan massa),” ujarnya
Koordinator AMPN Beltim, Baharan, membeberkan, penyampaian aspirasi ini karena rasa kepedulian terhadap pengelolaan potensi laut Beltim. Lebih lanjut ia katakan bahwa setiap investor yang ingin berusaha di Beltim khususnya wilayah perairan laut Beltim harus bisa menjelaskan dampak manfaat ekonomi dan sosial nya.
“Misalnya untuk pertambangan laut harus jelas siapa itu pelakunya, komitmen terhadap daerah dan masyarakat terdampaknya, jangan tiba-tiba nambang aja, pengusaha harus jelas dulu, dan sampai saat ini dak jelas, makanye kami menolak,” tegas Baharan.
Sementara itu perwakilan AMPN lainnya, Muhammad Noor Masese dengan tegas mengatakan bahwa selama itu tidak ada kejelasan dan kepastian terhadap jaminan Kesejahteraan Masyarakat Belitung Timur umumnya dan khususnya masyarakat Nelayan Beltim, Mitra PT. Timah yg tidak jelas termasuk Tehnologi yang di gunakan, begitu juga AMDAL yang tidak jelas maka kami kami tetap akan menolak KIP di Beltim.
“Kami mohon kepada semua pihak terkait agar aspirasi ini perlu menjadi perhatian khusus termasuk PT Timah Tbk, Bupati Belitung Timur PJ.Gubernur Babel, DPRD Babel, Kemnterian KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian KKP jangan sampe menjadi blunder di tengah masyarakat,” pungkas M.noor masese. agus priyadi
