BANDUNG, HR – Komisi V DPRD Jawa Barat meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam janji pendidikan yang digratiskan, karena sebenarnya belum tentu sepenuhnya akan digratiskan.
 |
| Yomanius Untung |
Demikian dikatakan Wakil ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, S.Pd ketika menerima aspirasi dari FGII (Federasi Guru Independen Indonesia), Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Lebih jauh dikatakan, Pasalnya, bagaimanapun sekolah membutuhkan anggaran untuk menjalankan pendidikan khususnya di Jabar, dan hal yang harus dikedepankan yakni bagaimana mengutamakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan murah.
“Karena itu masyarakat harus cerdas, sekolah itu butuh biaya,Paradigma inilah yang harus diubah, terlepas itu janji politik dari kepala daerahnya,” kata Untung.
Untung juga menambahkan Untuk Pemprov dan DPRD Jabar dalam setiap penyusunan ABPD, anggaran untuk sektor Pendidikan sesuai dengan amanat Undang-undang, menganggarkan 20 persen dari APBD untuk Pendidikan. Untuk APBD Jabar 2016 yang totalnya mencapai Rp.28 triliun lebih, jika 20 % untuk pendidikan maka setara sekitar Rp. 6 sampai 7 triliun untuk pendidikan di th 2016 ini.
Sementara FGII Jabar mengusulkan perbaikan kebijakan tentang pendidikan, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru di Jawa Barat dalam persiapan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah Kota/ Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2017 mendatang.
Sekjen FGII Jabar, Iwan Hermawan mengatakan, Pemprov Jabar harus memperhatikan nasib kesejahteraan guru terutama guru honorer. Selain berperan penting di lingkungan pendidikan di Jabar juga berhak untuk mendapatkan kehidupan layak. horas
