PANGKALPINANG, HR — Ketepatan data penerima bantuan sosial menjadi sorotan dalam rapat koordinasi pengusulan kriteria kemiskinan berdasarkan kearifan lokal untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rakor yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026), tersebut dihadiri kepala desa (kades) dan lurah dari seluruh wilayah Bangka Belitung, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan BPS Babel.
Dalam pertemuan itu, sejumlah kades dan lurah menyampaikan keluhan serta usulan berdasarkan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Salah satu persoalan yang mengemuka ialah ketidaksesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait penyaluran bantuan sosial.
BPS Pusat dalam kesempatan tersebut memaparkan metodologi pembentukan kelompok desil dalam DTSEN, termasuk karakteristik sosial ekonomi yang menjadi dasar pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan ketepatan data desil perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, kades dan lurah turut menghadapi keresahan masyarakat terkait bantuan sosial, meskipun bukan mereka yang melakukan pendataan secara langsung.
“Pendataan tentang desil ini tidak tepat sasaran. Sehingga mohon maaf kepala desa dan lurah menjadi resah, padahal yang mendata bukan mereka,” kata Didit.
Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menemui BPS Pusat untuk menyampaikan aspirasi dari pemerintah desa dan kelurahan.
Langkah itu diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam proses pemutakhiran DTSEN agar data yang digunakan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Didit menjelaskan, salah satu upaya yang didorong ialah melibatkan kepala desa dalam proses pemutakhiran data melalui mekanisme musyawarah desa. Dengan keterlibatan pemerintah desa, kondisi sosial ekonomi warga diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih akurat.
Namun, pelaksanaan upaya tersebut masih memerlukan dukungan anggaran operasional yang saat ini tengah dibahas bersama pihak eksekutif.
“Ke depannya kepala desa akan dilibatkan untuk mendata supaya datanya akurat, dengan catatan melalui musyawarah desa yang dananya lagi kami bahas dengan eksekutif,” ujarnya.
Selain dukungan dari pemerintah provinsi, Didit berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat menyediakan dana pendamping untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, ketersediaan anggaran operasional menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan agar pelibatan pemerintah desa dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang lebih akurat.