BANDUNG, HR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, memanfaatkan masa Reses II Tahun Anggaran 2025/2026 untuk menyerap aspirasi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Dalam kunjungannya, Mamat menemukan pola keluhan seragam terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut persoalan BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), pendidikan, bantuan sembako, serta dukungan UMKM menjadi perhatian utama warga.
“Kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat sangat membutuhkan proteksi, terutama terkait kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, dan UMKM,” ujar Mamat, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, meski ada aspirasi lain seperti air bersih, penerangan, dan posyandu, isu utama tetap berkisar pada jaring pengaman sosial dan akses layanan kesehatan.
Mamat menilai persoalan mendasar bukan hanya pada ketersediaan program, tetapi juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang berlaku. Ketua DPD Partai NasDem Jawa Barat itu mencontohkan masih banyak warga Bandung yang kesulitan berobat meskipun sudah memiliki fasilitas Universal Health Coverage (UHC).
“Mereka banyak yang tidak tahu soal program. Contohnya warga Bandung sulit berobat, padahal punya UHC, tapi tidak tahu cara menggunakan fasilitas itu,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kebiasaan warga yang langsung menuju rumah sakit tanpa melalui prosedur rujukan berjenjang dari puskesmas. Akibatnya, biaya tidak seluruhnya ditanggung BPJS karena tidak sesuai mekanisme.
“Begitu sakit langsung ke UGD pakai BPJS. Saat rawat jalan tidak dicover karena tidak melalui rujukan puskesmas,” jelasnya.
Mamat menekankan pentingnya peran pemerintah kewilayahan dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat agar memahami prosedur layanan kesehatan dan bantuan sosial.
Dari berbagai aspirasi yang muncul, penguatan fungsi puskesmas menjadi gagasan utama yang ia dorong. Mamat menilai fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama itu belum dimanfaatkan secara optimal.
“Saya sampaikan kepada Pemkot Bandung, pelayanan di puskesmas harus lebih baik. Jangan hanya melayani standar, tapi naik kelas menjadi rumah sakit mini,” ujarnya.
Ia menilai perubahan paradigma ini penting agar masyarakat terbiasa menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan.
“Sekarang masyarakat langsung ke rumah sakit, puskesmas dianggap tidak memadai. Ini yang harus diubah. Puskesmas harus menjadi rumah sakit mini,” pungkasnya. horaz
