DEPOK, HR — Camat Cipayung, Muhammad Reza, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Cipayung Jaya. Kegiatan ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan langsung dengan Kota Bogor.
Camat Cipayung menjelaskan bahwa posisi strategis Cipayung Jaya sebagai wilayah perbatasan menuntut perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah penguatan batas wilayah, termasuk pemasangan pilar batas jika diperlukan.
Menurut Reza, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Namun, seluruh pelaksanaan pembangunan akan berfokus pada peran RW. Kebijakan ini sejalan dengan program Wali Kota Depok terkait alokasi anggaran sebesar Rp300 juta per RW yang harus terserap secara optimal.
Ia menegaskan bahwa meskipun mekanisme anggaran tetap melalui kelurahan, setiap RW wajib menyampaikan usulan pembangunan melalui Musrenbang serta mengajukan proposal sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Pemerintah kecamatan siap menurunkan anggaran sesuai dengan program pembangunan yang diusulkan oleh RW.
Saat ditanya mengenai status gedung SDN Utan Jaya yang masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Depok, Camat Cipayung menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Depok. Ia memilih untuk fokus pada agenda Musrenbang sebagai forum penyerapan aspirasi masyarakat.
Reza juga menekankan bahwa kewenangan menjawab dan mengakomodasi usulan pembangunan dari RT dan RW berada di tingkat kelurahan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Lurah Cipayung Jaya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Lurah Cipayung Jaya, Nia Susniawati, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan peningkatan daya saing wilayah. Ia juga berkomitmen mendukung dan menyukseskan program Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam mewujudkan peningkatan daya saing daerah menuju Kota Depok yang maju. vero
