GOWA, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa tetap memprioritaskan penganggaran berbasis pelayanan publik meski tahun 2026 diproyeksikan menghadapi tekanan fiskal. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, dalam tanggapan resmi pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026 pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Gowa, Selasa (25/11).
Darmawangsyah menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berlangsung pada kondisi fiskal yang terbatas. Namun komitmen pemerintah untuk mencapai target pembangunan tetap sejalan dengan RPJMD 2025–2029.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan RAPBD 2026. Menurutnya, pandangan legislatif turut meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi. Semoga amanah yang kita jalankan dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Darmawangsyah menegaskan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang kesejahteraan tetap menjadi prioritas. Ia juga menindaklanjuti masukan fraksi terkait efisiensi belanja, penguatan layanan dasar, serta ketepatan sasaran anggaran.
Menjawab masukan Fraksi PPP, ia memastikan penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu tetap menjadi prioritas. Sementara terhadap Fraksi NasDem, Pemkab mendukung digitalisasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi dan penyempurnaan regulasi adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD di tengah tantangan fiskal,” jelasnya.
Masukan Fraksi PAN terkait keselarasan APBD dengan RPJMD serta penguatan UMKM, pendidikan, dan kesehatan akan dibahas bersama Komisi dan Banggar. Pemerintah juga menyambut baik perhatian Fraksi Golkar mengenai efektivitas belanja dan sejalan dengan rekomendasi Fraksi Gowa Sejahtera mengenai transparansi anggaran dan program pertanian terpadu.
“Pemerintah dan DPRD memiliki kesamaan pandangan mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan,” simpul Wabup.
Ia menegaskan bahwa RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen pembangunan yang harus menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi bersama DPRD, pemerintah optimistis dapat menutup keterbatasan fiskal melalui inovasi dan efisiensi.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Gowa Sejahtera, Sulfiadi, menyampaikan dukungan agar Ranperda APBD 2026 masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Ia menilai tahun anggaran 2026 akan menghadapi tantangan berat akibat penurunan dana transfer pusat sehingga transparansi dan ketepatan sasaran anggaran harus menjadi perhatian utama.
“APBD 2026 harus menjadi instrumen efektif untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan, dan layanan dasar,” ujar Sulfiadi. kartia
