Pemkab Gowa Perkuat Sinergi Ekonomi Sulsel Lewat Pengendalian Inflasi dan Transaksi Digital

HLM TPID Zona IV untuk memperkuat sinergi ekonomi regional Sulawesi Selatan di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/10).
HLM TPID Zona IV untuk memperkuat sinergi ekonomi regional Sulawesi Selatan di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/10).

GOWA, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menjadi tuan rumah High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV untuk memperkuat sinergi ekonomi regional Sulawesi Selatan di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/10).

Pertemuan ini berfokus pada pengendalian inflasi, penyusunan neraca pangan berbasis data, serta percepatan penerapan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menegaskan langkah tersebut penting untuk menjaga pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai model transaksi non-tunai yang mendukung stabilitas nasional.

“Gowa, Maros, dan Takalar merupakan daerah penghasil pangan, sedangkan Makassar menjadi pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan ini harus dimanfaatkan lewat neraca pangan yang akurat agar kebijakan pengendalian inflasi berbasis bukti,” ujar Darmawangsyah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa 2024, perekonomian daerah tumbuh 5,39 persen dengan tingkat inflasi 1,19 persen mengacu pada Kota Makassar. Kondisi ini menunjukkan stabilitas makroekonomi yang tetap perlu diawasi terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis.

“Inflasi pangan adalah tantangan nyata yang memerlukan koordinasi lintas daerah. Kami memperkuat cadangan pangan, rutin menggelar pasar murah, dan menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” lanjutnya.

IMG 20251030 WA0067
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menegaskan langkah tersebut penting untuk menjaga pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai model transaksi non-tunai yang mendukung stabilitas nasional.

Selain itu, Pemkab Gowa mendorong digitalisasi pembayaran di instansi pemerintah. Menurut Darmawangsyah, elektronifikasi transaksi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan fiskal dan transparansi anggaran.

“Digitalisasi pembayaran daerah menjadi bagian dari reformasi keuangan. Dengan sistem ini, kita meminimalkan kebocoran anggaran dan mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kemandirian ekonomi daerah.

“Sinergi hari ini menjadi bukti keberlanjutan kepemimpinan ekonomi lokal. Jika leluhur kita mampu membangun perdagangan lintas pulau, maka kita harus mampu menjaga stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnomo, menambahkan pentingnya koordinasi berkelanjutan antarwilayah untuk menjaga stabilitas harga.

“Pengendalian inflasi tak cukup dengan intervensi harga. Kita perlu membenahi struktur pasokan agar berkelanjutan. Zona IV berpotensi menjadi contoh integrasi pangan berbasis data,” ujarnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maros Abdul Azis Ahmad, Kepala Disperindag Kota Makassar Ahmadi Akil, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Gowa. kartia

[rss_custom_reader]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *