PANGKALPINANG, HR – Pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Auditorium BKKN Jakarta, Rabu (25/1/2023), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024. Lantas bagaimana angka prevelensi stunting nasional sekarang?
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu sebesar Rp 34,15 triliun pada 2022 dan Rp 30,4 triliun pada 2023.
Banyak program jangka pendek yang dilakukan antara lain Pemberian makanan tambahan, Pembagian tablet tambah darah, Promosi dan konseling menyusui, Pemantauan dan promosi pertumbuhan, Pemeriksaan kehamilan dan imunisasi, namun hal ini belum memberikan dampak signifikan.
Di tahun 2014, awal mula pemerintah fokus pada kondisi kesehatan anak berpotensi stunting, angka prevelensi stunting masih dianggap tinggi. Di tahun tersebut, prevelensi stunting Indonesia berada pada angka 37%. Setelah 10 dekade Presiden Joko Widodo berharap prevelensi stunting Indonesia berada pada angka 14%. Namun, angka ini masih belum mampu diwujudkan.
Secara nasional prevelensi stunting tahun 2021 berada di angka 24,4%. Selanjutnya tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 21,6%. Namun di tahun 2023, meski terus mengalami penurunan stunting, pemerintah pusat hanya bisa menurunkan 0,1% dan harus menerima angka prevelensi stunting 21,5%.
Beda halnya dengan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berada pada angka 18,5 persen pada 2022. Namun terjadi peningkatan di tahun selanjutnya. Survei kesehatan Indonesia Kementerian Indonesia 2023 menyatakan Prevelensi Status Gizi Balita yang mengalami Kondisi Stunting di Kepulauan Bangka Belitung ada 20,6%.
2,1 bukan angka yang mudah untuk membalikkan keadaan. Di tahun 2021 lalu berdasarkan data SSGI prevelensi stunting Kepulaua Bangka Belitung 18,6. Selama periode 2021-2022 hanya naik 0,1%, lalu di tahun 2023 turun 2,1%. Hal ini menjadi bahan evaluasi ke depan, agar pemerintah dapat fokus pada permasalahan stunting, demi mewujudkan cita-cita bangsa.
Penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, Indonesia dapat mengurangi angka stunting secara signifikan dan memastikan bahwa setiap anak, di mana pun mereka tinggal, memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini akan mendukung tercapainya target Indonesia Emas 2045 dan juga sebagai perwujudan capaian Indonesia sentris yang sejahtera dan merata.agus priadi
