JAKARTA, HR – Warga Masyarakat mengelukan tidak adanya tempat parkir di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Sebagai warga yang taat pajak menuntut pemerintah untuk menyediakan sarana parkir untuk pelayanan umum, ujar Ferdian (60) kepada HRonline di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jumat (6/10/16), mengeluhkan ditutupnya lahan parkir di depan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
 |
| Mobil terhalang portal masuk parkir imigrasi. |
“Tadi saya kaget! Ada penjagaan dan menutup jalan. Ada apa? Ketika saya klakson penjaganya sombong sekali tidak mau membuka portal, akhirnya saya turun. Ketika saya samparin dia (penjaga) menolak membuka portal, dan saya disuruh mencari parkiran sendiri,” ucap Ferdian kesal.
Demikian juga sejumlah penyandang disabilitas mengeluhkan ditiadakannya ruang parkir yang sudah biasa dipergunakan dilorong jalan di depan kantor Imigrasi. “Kita kesulitan parkir. Tidak jelas parkirnya dimana, jadi kita bagaimana?” ucap Lao Chun Fa (78) yang mengunakan kursi roda mengurus paspor.
Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang berada dalam wilayah cagar budaya “KOTA TUA” membutuhkan suasana aman dan tentram dan terlihat asri dan bersih. Oleh karena itu pemerintah membersihkan lahan parkir yang tampak agak membuat penghalang pemandangan KOTA TUA yang telah diprogram menjadi salah satu detinasi wisata.
 |
| Ke dalam terlihat landai yang biasa parkir pengurus paspor imigrasi. |
Namun demikian, demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat, pemerintah juga harus melakukan koordinasi dan harmonisasi agar terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Estetika dan singkronisasi adalah seni mengelola keindahan baik itu berupa pengelolaan parkiran. Sebab, jika sarana dan prasarana tidak mendukung untuk pelayanan masyarakat maka kebijakan itu menjadi penghambat pembangunan.
Untuk itu masyarakat menuntut haknya kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk menyediakan lahan parkir. Kabid Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Junita Sitorus kepada HRonline mengatakan sudah membuat surat kepada Walikota Jakarta Barat agar lahan parkir yang selama ini dipergunakan dibuka kembali. “Sudah dibuat surat, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” ucap Junita kepada HR menanggapi komplin masyarakat pengurus paspor.
“Statemen Jokowi: pemerintah hadir ditengah masyarakat, yang artinya pasilitas dan kemudahan harus disediakan pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling mendukung dalam memberikan pelayaan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Junita menanggapi program Jokowi dalam Nawa Cita. thomson g
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
