PAGAR ALAM, HR — Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, menghadiri Rapat Paripurna Sidang Ke-3 DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam Semester I Tahun 2026, Selasa (10/2/2026).
Ketua DPRD Kota Pagar Alam Hj. Jenni Shandiyah memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua I Hj. Dessy Siska. Rapat juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta lurah se-Kota Pagar Alam.
Pada Rapat Paripurna Sidang Ke-3 ini, DPRD Kota Pagar Alam membahas jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pembahasan Raperda Kota Pagar Alam Tahun 2026.
Sebelumnya, pada Sidang Ke-2, Pemerintah Kota Pagar Alam mengusulkan beberapa Raperda kepada fraksi-fraksi DPRD. Usulan tersebut mencakup Raperda tentang pengaturan lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum di wilayah Kota Pagar Alam, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Untuk Raperda RTRW, Pemerintah Kota Pagar Alam menegaskan bahwa pembahasan di DPRD baru akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kami meyakini bahwa tanggapan, apresiasi, saran, koreksi, dan imbauan dari fraksi-fraksi DPRD diberikan setelah menelaah dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Semester I Tahun 2026,” ujar Wakil Wali Kota Hj. Bertha saat menyampaikan jawaban Wali Kota.
Pemerintah Kota Pagar Alam berharap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 mengenai pengaturan lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum dapat meningkatkan keselamatan serta kualitas penyelenggaraan transportasi umum.
Melalui regulasi tersebut, Pemkot menargetkan terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertib, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di wilayah Kota Pagar Alam. jauhari gunawan
