PURWAKARTA, HR — Sebuah proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Klaster Pasawahan Residen, Desa Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, ambruk pada Selasa (28/10/2025). Ironisnya, proyek tersebut belum rampung sepenuhnya.
Kejadian ini memicu kemarahan warga setempat. Mereka menilai pelaksanaan proyek di sepanjang aliran Sungai Pasawahan (Blok G 09) itu tidak transparan dan diduga dikerjakan dengan kualitas di bawah standar.
Berdasarkan pantauan di lokasi (koordinat: -6.584195, 107.472111), material batu dan semen dari TPT terlihat berceceran di sekitar sungai. Longsoran tanah menimbun badan sungai dan menyisakan tumpukan batu yang terlepas dari pondasi.
“Ini bukan hanya soal kualitas, tapi juga ancaman keselamatan. Saat musim hujan, risiko longsor semakin besar,” ujar Dadang Hermawan, pemerhati kebijakan publik setempat.
Dugaan penyimpangan proyek menguat setelah ditemukan dua fakta penting.
- Pertama, proyek ini tidak dilengkapi papan informasi, padahal seharusnya memuat rincian anggaran, volume pekerjaan, dan nama kontraktor. Hal itu melanggar prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Kedua, Kepala Desa Pasawahan mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut.
“Saya selaku kepala desa tidak pernah dihubungi pihak pelaksana. Tidak ada komunikasi dengan kami dari pihak desa,” jelasnya kepada Harapan Rakyat melalui pesan tertulis.
Kades menuturkan bahwa proyek tersebut dikabarkan berasal dari aspirasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Purwakarta. Ia mengapresiasi pembangunan infrastruktur, namun menilai kurangnya koordinasi sebagai hal yang perlu diperbaiki.
“Harapan kami, ke depan ada komunikasi yang baik dengan pemerintah desa sebelum kegiatan dilaksanakan,” ujarnya.
Warga pun mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta agar segera membentuk tim audit independen. Langkah ini dinilai penting untuk menyelidiki penyebab ambruknya TPT dan menindak kontraktor yang diduga lalai.
Menurut warga, audit menyeluruh akan mencegah kerugian negara dan ancaman keselamatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Harapan Rakyat masih menunggu hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. ids
