MUARA TEWEH, HR – Adanya sesi talk show pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Barito Utara 2018 diharapkan dapat membuka wawasan, inspirasi dan pemikiran tentang hal yang lebih diutamakan ataupun azas manfaat yang lebih didahulukan dalam keterbatasan APBD Barito Utara, untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, yang dihadiri Zainal Abidin selaku Sekda Barito Utara, Aception SH selaku Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, H Tajeri anggota DPRD Barito Utara, beserta seluruh SKPD yang hadir.
Pada sesi talk show, Selasa (20/03/2018), di Gedung Balai Antang Muara Teweh, H Aception selaku Wakil Ketua II DPRD Barito Utara berharap adanya sinergitas antara DPRD dan eksekutif dalam menyikapi keinginan masyrakat, khususnya kecamatan-kecamatan yang dimekarkan seperti Teweh Barat, Teweh Baru dan Teweh Selatan.
“Kiranya di daerah yang dimekarkan pembangunan dapat lebih diutamakan, namun tetap optimis akan senantiasa memberikan support mendukung pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, bahwa DPRD Barito Utara juga merupakan tulang punggung masyarakat ataupun tempat mengadu masyarakat, sehingga nanti kedepanya keluhan warga yang didapatkan setelah kegiatan reses DPRD, kiranya dapat diakomodir dan menjadi perhatian. Aception berharap adanya konsultasi antara eksekutif dan legislatif sebelum adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sementara, H Tajeri selaku anggota DPRD Barito Utara lebih menyoroti skala prioritas serta azas manfaat pembangunan. H Tajeri menjelaskan bahwa uang yang sedikit pasti tidak cukup dan uang yang banyak pasti kurang, sehingga berharap agar pembangunan yang dilaksanakan senantiasa memperhatikan skala prioritas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan jangan melakukan pembangunan yang tidak bermanfaat.
“Bahwa semua pembangunan yang diinginkan pemerintah itu bagus, namun anggota DPRD Barito Utara sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran akan senantiasa memberikan pandangan kepada pemerintah, dan berharap seperti dunia pendidikan yang sangat jauh dari yang diharapkan dapat lebih ditingkatkan, juga kesehatan, Rumah Sakit Umum Muara Teweh yang telah disiapkan anggaran Rp 51 miliar untuk tahun 2018, agar nantinya dapat memiliki fasilitas cuci darah, sehingga betul-betul menjadi rumah sakit rujukan buat kabupaten tetangga dengan sendirinya nanti dapat meningkatkan PAD,” ujar H Tajeri.
Zainal Abidin selaku Sekda Barito Utara sangat berterima kasih serta mengapresiasi apa yang telah diutarakan oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Aception dan H Tajeri anggota DPRD Barito Utara, dengan harapan akan menambah kisi-kisi RKPD 2019 mendatang.
Zainal Abidin menjelaskan bahwa terkait sarana prasarana jalan dan jembatan merupakan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah (SPPJPD) sampai tahun 2025 dan secara berkesinambungan pengerjaannya akan dilaksanakan, serta adanya penurunan desa tertinggal yang awalnya 18 desa sekarang menjadi 11 desa tertinggal dari 93 desa di Barito Utara.
Zainal menambahkan bahwa Pemerintah Barito Utara dalam dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sarana prasarana jalan tidak hanya mengandalkan APBD, namun menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ada, seperti PT Ophir yang bersedia membangun jalan dan peningkatannya.
“Kita patut bersyukur karena Barito Utara memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, khususnya gas alam. Bahwa Blok Bangkanai Tahap I telah mampu menghasilkan 212 MMSCFD gas, dan telah fungsional atau setara kurang lebih 155 megawatt listrik. Di sisi lain, Blok Bangkanai dikelola SKK Migas yang dalam proyeknya melakukan kontrak dengan PT Ophir Indonesia dan listriknya dikelola oleh PLN, yang telah terkoneksi ke Kutai Barat (Kalimantan Timur) dan Tanjung (Kalimantan Selatan),” ujarnya.
Saat ini, ungkap Sekda Barito Utara, PT PLN telah menyiapkan 200% anggarannya untuk pembangunan sarana prasarana listrik untuk Ring 1 Kab Barito Utara, sehingga diharapkan 52 desa yang belum terkoneksi dengan listrik PLN, pada tahun 2019 semuanya telah terpenuhi.
Demikian juga dengan Rumah Sakit Umum Muara Teweh, untuk tahun 2018 telah disiapkan anggaran sebesar Rp 51 miliar untuk kelangsungan pembangunan Wing B serta penyelesaian pekerjaan Wing A yang masih tersisa, dan setelah menyelesaikan pekerjaan Wing C yang semuanya 5 lantai pada tahun 2020 diharapkan telah berfungsi.
Zainal menjelaskan, begitu juga dengan jembatan penyebrangan Muara Teweh – Jingah, dengan adanya dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 30 miliar diharapkan pekerjaan telah terselesaikan, rumah jabatan Bupati Barito Utara pada Oktober 2018 telah siap ditempati, sebagai acuan dalam skala prioritas untuk pembangunan di Barito Utara tetap mengacu pada UU No 25 tahun 2004. mps
