NATUNA, HR – Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau sudah dikenal sejak dulu sebagai daerah penghasil Migas, akan tetapi soal kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan, nelayan asing atau pelaku ilegall fising lah yang lebih mengetahui besarnya potensi tersebut.
Dikatakan demikian, karena baru di jaman Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti besarnya kerugian sektor kelautan yang di jarah nelayan asing terekspose luas kepada publik. Tetapi jangan dibayangkan bahwa natuna telah menikmati limpahan gas bumi dan ikan di laut natuna.
soal gas bumi, hari ini begitu musim utara tiba, mencari gas elpiji 12 kg saja sangat susah mendapatkannya, bahkan minyak tanah subsidi pun jumlahnya berkurang sehingga banyak yang beralih ke kayu bakar untuk memasak.
Soal ikan, meskipun di laut natuna beroperasi ribuan kapal ikan berukuran besar hingga 30 grosston, tetapi tidak satupun dimiliki oleh nelayan setempat. nelayan tradisional natuna sejak nenek moyang melaut menggunakan kolek dayung maupun pompong dengan kapasitas hanya rata-rata di bawah 3 ton. Dengan alat pancing atau bubu, mereka adalah nelayan individu bukan nelayan pengusaha, sekelas UKM pun belum ada.
Menginjak usia 16 tahun pada tahun 2015, wajah pembangunan Kabupaten Natuna memang telah banyak berubah. Namun, dilihat dari keadaan sektor ekonominya seakan hanya ‘jalan di tempat’. mengandalkan kekuatan APBD yang hingga saat ini masih bergantung dari dana bagi hasil migas oleh pusat, untuk mengurusi 12 kecamatan dan 72 desa dirasakan sangat mencekik sehingga tujuan penggunaan anggaran tidak dapat maksimal.
Sejak era kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga berganti kepemimpinan saat ini Presiden Joko Widodo, Pemerintah Kabupaten Natuna getol menyurati dan memberikan masukan ke pemerintah pusat untuk menangani permasalahan di daerahnya, walaupun seringkali tidak mendapati tanggapan baik.
Keadaan natuna yang sedemikian rupa pastinya mendapatkan sorotan dari negara tetangga seperti Malaysia yang ingin mengambil keuntungan dari masalah tersebut. Misalnya saja, beberapa waktu lalu terdapat arikel yang dibuat oleh seorang profesor asal Negeri Jiran Malaysia yang mempertanyakan mengapa natuna milik indonesia padahal secara jarak maupun suku antara natuna dan malaysia ada kesamaan.
Artikel tersebut bisa saja memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah, walupun kenyataannya masyarakat natuna masih ingin menjadi bagian dari NKRI.
Puncaknya, konflik di Laut Cina Selatan barulah memanaskan perhatian pemerintah pusat kepada natuna. hal ini wajar saja, mengingat natuna memiliki posisi strategis yang sangat menguntungkan bagi indonesia. selain Sumber Daya Alam(SDA) yang melimpah ruah, laut natuna juga bagian dalam jalur perdagangan dunia.
Sehingga Tanpa diminta, Sejak awal tahun 2015, pemerintah pusat getol melakukan sejumlah pembangunan, peningkatan keamanan dan peningkatan sarana dan prasarana di natuna. misalnya ,melalui kementerian kelautan dan perikanan, rencananya pemerintah pusat akan menjadikan natuna sebagai pusat perikanan skala nasional dan internasional serta industri maritim terintegrasi.
Hal tersebut dibuktikan dengan dibangunnya pelabuhan perikanan terpadu di selat lampa natuna, selain itu, saat ini KKP juga tengah menyusun rencana zonasi dan masterplan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi(PKKPT) dan pulau-pulau kecil terluar natuna.
Tak mau kalah, kementerian perhubungan membantu membangun pelabuhan-pelabuhan kapal, ditanjung payung penagi saat ini tengah dibangun pelabuhan roro yang menelan anggaran sebesar Rp. 22 miliar dari APBN tahun 2015.
Sementara itu, belum lama ini menteri pertahanan RI ryamizard ryacudu melakukan kunjungan kerja ke natuna guna memantau langsung keadaan di lapangan terkait alusista maupun sarana penunjang pertahanan di pulau terdepan.
Dari hasil kunjungannya tersebut, Rencananya Landasan pesawat milik Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) ranai akan dilakukan pelebaran dan penambahan panjang, serta dilengkapi dengan alat penangkis serangan udara. Nantinya landasan tersebut dapat diterbangi oleh pesawat tempur F-16 bahkan dapat diterbangi oleh 2 pesawat sekaligus.
Selain itu, sebanyak 2000 pasukan TNI juga akan diterjunkan ke natuna untuk menjaga pulau terdepat Indonesia ini. personel TNI itu berasal dari sejumlah pasukan elite di tubuh TNI, seperti Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara, Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan Raider TNI Angkatan Darat.
Bukan hanya berfokus pada sarana dan alutsista, rencananya Menhan juga akan menggalakan program rakyat militan guna mempersiapkan masyarakat untuk bisa membela bangsa dan negara dalam kondisi darurat. alfian
