Sri Mulyani Penurunan Penerimaan Sisi Belanja Harus Berubah Radikal

SULBAR, HR – Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kegiatan video conferenence kementerian dengan kepala daerah se-Indonesia Kamis, 9 April 2020 kemarin, menyampaikan beberapa hal tentang kondisi dan hal yang seharusnya dilakukan daerah dalam mengelola keuangan (APBN dan APBD) menghadapi musibah penyebaran Covid-19.

Sri Mulyani menyebutkan bersama pihak kemendagri akan mengeluarkan surat edaran baru terkait perubahan APBD. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer ke daerah seperti DAU, DBH, DAK, DID, dan dana desa. Pengurangan dana transfer ke daerah karena berkurangnya sisi pendapatan seperti pajak, ekspor karena efek Corona.

“Kita akan berusaha agar baik pemerintah pusat maupun daerah tidak shock oleh penurunan sisi penerimaan,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan, karena penurunan penerimaan, sisi belanja harus mengalami perubahan sebab jika tidak akan bolong. Sisi belanja yang harus mengalami perubahan radikal antara lain:

Belanja pegawai seperti honor, pelatihan dan perjalan dinas. biaya pelatihan dan dana perjalan dinas otomotis tdk akan terserap oleh karena pelarangan perjalanan dinas. Demikian pula ATK yang berkurang pasca WFH.
Belanja barang seperti pembelian bahan material habis pakai. Pos ini harus disisir anggarannya, dikurangi dan bahkan jika mungkin distop.
Belanja Modal Yang sudah terlanjur kontrak diharapkan dinegosiasi ulang untuk diperpanjang kontaraknya sehingga ada beberapa belanja yang bisa dihemat.

Sementara itu, penekanan perubahan anggaran di pusat maupun daerah dalam rangka mengahadapi Covid-19 di fokuskan 3 hal, yakni:

Bidang kesehatan seperti APD, Rapid test dll.
Kegiatan yang menolong, dimana pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp 110 T membantu ekonomi/pendapatan masyarakat karena efek corona.
Membantu Dunia Usaha meskipun mengalami kemunduran, tetapi harus diupayakan tidak bangkrut, minimal dapat bertahan hingga 12 bulan. Melakukan intervensi terhadap pihak dan tenaga kerja yang dirumahkan.

“Tiga hal yang akan dibiaya pusat ini yang dikeroyok oleh semua kementerian diharapkan tidak menjadi harapan tunggal para kepala daerah. Kepala daerah juga harus melakukan hal serupa sebab anggaran dari pusat tentu tidak cukup untuk seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Video Conference dihadiri sejumlah menteri, kapolri dan sejumlah pimpinan lembaga lainnya. Secara bergilir menteri dan pimpinan lembaga menyampaikan kondisi dan hal yang akan dilakukan dalam menghadapi Covid 19. Hingga pukul 15:37 WITA sebanyak 541 kepala daerah yang mengikuti vicon. adv/tia/pemrovsulbar

Post Views: 13

Sri Mulyani Penurunan Penerimaan Sisi Belanja Harus Berubah Radikal

Kejari Bengkulu Tahan Penimbun BBM Subsidi, Modus Penggunaan Barcode My Pertamina

Ada ‘Markus’ pada Sidang 12 Terdakwa di PN Tuban

Istri Terdakwa Minta Perlindungan Hukum ke Mahkamah Agung, Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Proses Hukum

Warga Keluhkan Peran Serta Pejabat Wilayah Soal Semrawutnya PKL di Jembatan Lima

KH. Ma’ruf Amin Peringati Hari Ibu Bersama Muslimat NU Kabupaten Semarang

Forum Pemred SMSI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Jurnalis

Siap Layani Pemudik Nataru, PLN Pastikan SPKLU Andal di Jalur Mudik dan Destinasi Wisata

Wali Kota Jakbar Diminta Evaluasi Kinerja Camat Tambora Soal Keluhan Warga yang Tak Selesai

Warga Keluhkan Peran Serta Pejabat Wilayah Soal Semrawutnya PKL di Jembatan Lima

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan