SINTANG, HR – Sungai-sungai di Kabupaten Sintang tidak lagi jernih. Airnya keruh, berbau, dan sarat limbah. Ikan menghilang. Masyarakat tak lagi bisa mencuci pakaian, apalagi memelihara ikan atau mengambil air untuk konsumsi. Semua ini bukan bencana alam, tapi bencana kebijakan. Dan Pemerintah Daerah? Seolah memilih diam.
Penambangan emas tanpa izin (PETI) telah menjalar ke berbagai pelosok Sintang, merusak hutan, mencemari air, dan melumpuhkan kehidupan masyarakat kecil. Namun, alih-alih melakukan penindakan tegas, Pemerintah Daerah tampaknya justru membiarkan praktik ini tumbuh subur. Bahkan tak sedikit warga yang menyebut Sintang kini menjadi “zona aman” bagi para cukong tambang ilegal.
Ironis. Di tengah gempuran tambang liar, warga yang bukan pelaku PETI justru merasa dikucilkan dan tidak dilindungi. Pemerintah lebih memilih menutup mata dari kerusakan lingkungan yang kian brutal. Bukankah fungsi utama pemerintah adalah melindungi rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan?
Jika dibandingkan jumlahnya, para pekerja PETI jauh lebih sedikit daripada warga yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Tapi mengapa suara mayoritas ini tidak didengar? Mengapa tidak ada kebijakan nyata untuk memberikan alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat? Atau lebih buruk lagi—apakah pemerintah sendiri sudah menyerah, atau justru turut menikmati hasil dari kejahatan lingkungan ini?
Bupati Sintang sering bicara soal pembangunan berkelanjutan. Tapi hari ini, kita melihat justru keberlanjutan kerusakan yang dibiarkan. Tidak ada visi, tidak ada misi. Hanya lahan-lahan yang dikoyak, sungai yang mati, dan generasi yang diwarisi tanah tercemar.
Kalau memang tak mampu bertindak tegas, sebaiknya Pemerintah Daerah secara terbuka mengakui kegagalannya. Jangan terus bermain dengan narasi seolah semuanya baik-baik saja. Sebab kenyataannya, Sintang sedang sekarat.
Kami warga Sintang yang tidak terlibat PETI hanya bisa menangis melihat kampung halaman kami perlahan hancur. Tapi jangan salah: kami tidak akan diam terus-menerus. Alam kami bukan ladang eksploitasi untuk segelintir cukong dan pejabat yang berpaling dari tanggung jawab. lp