PURWAKARTA, HR – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, memimpin kegiatan sosialisasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) bersama mitra kerja dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendugbangga).
Acara berlangsung di Aula Kantor Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu (7/8/2025). Peserta datang dari empat kecamatan, yaitu Bungursari, Babakancikao, Campaka, dan Cibatu.
Sejumlah tokoh daerah hadir, di antaranya Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, Kepala Desa Cibening Yandi Efendi, dan Kepala Dinas DPPKB Purwakarta Didi Suardi.
Narasumber utama meliputi Deputi V Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendugbangga RI, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., serta Ketua Tim Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Elma Triyulianti Djadjuri, S.Psi., M.M.
Pentingnya Sinergi untuk Cegah Stunting
Putih Sari menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Tujuannya adalah menyukseskan program Bangga Kencana, mencegah stunting, dan membentuk keluarga berkualitas.
Menurutnya, transformasi BKKBN menjadi Kemendugbangga harus menjadi momentum peningkatan layanan keluarga berencana.
“Partisipasi masyarakat sangat krusial agar program tidak hanya menekan angka kelahiran, tetapi juga mencegah stunting,” ujarnya.
Putih Sari menyoroti peran generasi muda, khususnya generasi Z, dalam pencegahan stunting. Ia memaparkan program Bina Remaja yang membekali pemahaman gizi dan perencanaan keluarga sejak dini.
“Pencegahan stunting harus dimulai dari generasi muda, bukan hanya dari orang tua,” tegasnya.
Target Purwakarta Bebas Stunting
Saat ini, angka stunting nasional berada di 21 persen, jauh dari target 14 persen. Putih Sari mengajak semua pihak bekerja lebih keras.
“Saya berharap Purwakarta menjadi daerah bebas stunting. Kita semua memiliki peran untuk memastikan tidak ada lagi generasi yang mengalami kekurangan gizi kronis di daerah ini,” ,” pungkasnya.
Acara ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Komisi IX DPR RI dalam mengawal pembangunan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan. ids
