GOWA, HR — Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/3).
Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Sulawesi Selatan bersama tujuh daerah lainnya, yakni Kabupaten Sidrap, Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone, dan Kota Palopo.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyebut penyerahan LKPD sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Hari ini ada delapan daerah yang menyerahkan LKPD 2025, termasuk Gowa. Kami berharap Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah penyerahan LKPD, tim BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap seluruh dokumen yang disampaikan. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data pemeriksaan.
“Seluruh SKPD harus mendukung dan menindaklanjuti setiap permintaan data dari tim BPK sesuai kebutuhan pemeriksaan,” katanya.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, menambahkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara optimal. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan terperinci oleh tim BPK yang dijadwalkan mulai 6 April mendatang di Kabupaten Gowa.
“Kami berharap seluruh dokumen dapat segera dipenuhi dengan dukungan dan kerja sama semua SKPD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan selama 60 hari setelah LKPD diterima.
“Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan serta pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama selama proses pemeriksaan, mulai dari penyediaan data, komunikasi yang efektif, hingga dukungan terhadap pemeriksa sesuai standar dan kode etik.
“Semoga laporan keuangan ini menghasilkan yang terbaik dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk meraih opini WTP,” ujarnya. kartia
