PANGKALPINANG, HR – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekda Babel), Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani dalam Seminar Nasional HUT ke-80 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (19/8/2025). Ia hadir secara daring dari ruang kerjanya, sementara kegiatan utama berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Seminar bertajuk “Bhakti Kemendagri untuk Negeri” terselenggara secara hybrid melalui tatap muka, Zoom Meeting, dan siaran langsung YouTube Kemendagri. Lebih dari 1.100 peserta ikut serta, mulai dari pejabat Kemendagri, kepala daerah, hingga perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan peran Kemendagri sebagai poros pemerintahan yang menjaga profesionalisme ASN sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah. Ia mencontohkan praktik tata kelola negara maju yang mampu bertahan menghadapi dinamika global.
“Saya berharap para pakar yang hadir dapat memberi masukan konstruktif. Diskusi lintas disiplin ini semoga membawa manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan, baik di pusat maupun daerah,” ujar Mendagri Tito.
Sejumlah pakar tampil sebagai narasumber, di antaranya Prof. Bambang Brodjonegoro (ekonomi), Made Suwandi, M.Sc., Ph.D. (pemerintahan dan pelayanan publik), Dr. Etman Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (transformasi digital), Prof. Adrianus Eliastas Meliala, Ph.D. (penegakan hukum), serta Dr. Johanmastar Djohan, M.A. (tata kelola daerah). Diskusi dipandu oleh tokoh publik, Helmy Yahya.
Sekda Babel Fery Afriyanto menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Menurutnya, forum nasional tersebut memperkuat sinergi pusat dan daerah sekaligus memberi inspirasi dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Seminar ini menjadi ruang refleksi bagi daerah, termasuk Babel, untuk terus berbenah dan berinovasi demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Fery.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan pemerintah daerah guna menjawab tantangan pembangunan, sejalan dengan peran Kemendagri sebagai penggerak utama tata kelola pemerintahan di Indonesia. agus priadi
