Reses Eddy Iskandar, Warga Sampaikan Aspirasi Soal BPJS dan Sampah

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyerap aspirasi warga Pangkalpinang terkait BPJS, infrastruktur, dan persoalan sampah.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyerap aspirasi warga Pangkalpinang terkait BPJS, infrastruktur, dan persoalan sampah.

PANGKALPINANG, HR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, melaksanakan kegiatan Reses di Jalan Gandaria 2, Kecamatan Gerunggang, dan di Jalan Gedung Nasional, Kota Pangkalpinang, Sabtu (20/9).

Dalam sambutannya, Eddy menekankan bahwa reses bukan sekadar forum formal, melainkan ruang silaturahmi untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah, walaupun turun gerimis, bapak ibu tetap hadir. Hujan itu membawa berkah. Hari ini kami di DPRD ditugaskan untuk turun langsung ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menyampaikannya ke pemerintah. Bahkan, hari ini langsung hadir Kepala Dinas Kesehatan agar masyarakat bisa bertanya terkait BPJS dan layanan kesehatan,” ucap Eddy.

Di bidang kesehatan, ia menekankan pentingnya keaktifan masyarakat dalam kepesertaan BPJS sebagai perlindungan dasar.

DPRD Babel Dorong Solusi Konkret Bidang Kesehatan, Infrastruktur, dan Lingkungan
DPRD Babel Dorong Solusi Konkret Bidang Kesehatan, Infrastruktur, dan Lingkungan

“Kita berdoa sehat selalu, tapi BPJS tetap harus disiapkan agar ketika sakit tidak memberatkan biaya,” katanya.

Selain itu, Eddy memaparkan kontribusi DPRD, seperti menghadirkan ratusan titik lampu jalan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, serta mengawal pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi.

Isu lain yang turut disoroti adalah pengelolaan sampah. Eddy mendorong adanya kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan komunitas pengelola sampah organik maupun daur ulang plastik. Menurutnya, masalah sampah harus ditangani sejak dari lingkungan rumah tangga.

Tak hanya itu, ia juga menekankan perlunya penguatan program bantuan hukum. Menurut Eddy, masyarakat kerap menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan memadai.

“Bantuan hukum ini penting agar masyarakat tidak bingung ketika berhadapan dengan masalah hukum. Pemerintah provinsi seharusnya hadir memberikan pendampingan,” tegasnya.

Masyarakat yang hadir pun menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Eddy berharap kegiatan reses semakin mempererat hubungan DPRD dengan masyarakat.

“Apa yang bapak ibu sampaikan hari ini akan kami perjuangkan di DPRD. Harapannya, pembangunan di Bangka Belitung berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. agus priadi

[rss_custom_reader]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *