Reses di Desa Sebadai Hulu, Ketua DPRD Serap Aspirasi Rakyat

NATUNA, HR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Yusripandi, melakukan reses ke Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut (BTL), Selasa (24/07).

Mengingat sudah menjelang tahun politik, Yusrifandi pun menjelaskan kedatangannya untuk menyerap aspirasi warga melalui reses bukan untuk berkampanye.

“Reses adalah masa anggota dewan melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi atau pokok-pokok pikiran masyarakat. Karena desa-desa daerah pemilihan dewan cukup banyak, tiap tahun reses diagendakan bergantian. Maka dari itu, masyarakat jangan sungkan-sungkan mengusulkan aspirasinya, baik berupa fisik maupun non fisik. Nanti aspirasi tersebut akan kami bahas dilembaga,” terang Ujang Bro, sapaan akrab Yusripandi.

Sementara itu kepala Desa Sebadai Hulu, Ilyas M. Niat meminta agar masyarakat menyampaikan aspirasi pembangunan fisik maupun non fisik skala prioritas, yang tidak terakomodir pada Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Usulan tersebut, antara lain, pembangunan jalan hotmix atau beton bertulang ke kantor desanya sepanjang 1 kilometer, pengerasan jalan kebun sepanjang 6 kilometer serta pembangunan jalan hotmix antara Sebadai Hulu dengan Desa Ceruk dan Desa Selemam.

“Selain itu, mohon Pak Ketua Dewan usulkan perbaikan tower di desa kami. Karena kami sangat kesulitan melakukan komunikasi melalui selular. Tower memang sudah lama dibangun, tapi sinyalnya tetap susah,” ungkap Ilyas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Yusrifandi berjanji akan membawanya ke dalam rapat internal DPRD dan akan segera disampaikan ke pihak eksekutif.

Di waktu berbeda, Yusrifandi angkat bicara mengenai perekonomian Kabupaten Natuna. Dirinya menyebutkan hingga tahun kedua periode pemerintahan ini sektor ekonomi kerakyatan belum tersentuh APBD secara maksimal.

Menurutnya kebijakan ini membuat ekonomi masyarakat susah berkembang, karena tidak didukung oleh kebijakan pemerintah dan APBD.

“Ya, kita melihat itu terjadi sampai hari ini. Sektor kesejahteraan masih belum tersentuh, kalaupun ada sentuhan paling sikit-sikit aja,” kata Yusripandi di Jalan Yos Sudarso Ranai, Kamis (2/8).

Namun begitu, Yusripandi mengaku pemerintah tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kebijakan mereka itu berdasarkan visi-misi pemerintahan periode ini.

“Sebetulnya tidak salah juga pemerintah mengambil kebijakan macam itu, karena mereka memiliki target sesuai dengan visi-misinya,” jelasnya.

Sesuai janji pemerintah, lanjut Yusrifandi, kebijakan pengolalaan APBD akan dialihkan pada kesejahteraan rakyat di tahun 2019 mendatang. “Makanya kita tengok aja tahun depan. Pemerintah telah berjanji akan memaksimalkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Bila ini tidak direalisasikan, kita akan tagih terus kepada pemerintah,” tegasnya.

Rencana pemerintah ini disebutnya sudah fix ditataran rencana. Dalam upaya ini pemerintah akan melibatkan banyak pihak, terutama yang dari kalangan lembaga dan praktisi ekonomi.

“Rencana ini sudah dalam tahap pembahasan pemerintah, mereka akan melibatkan perbankan. Cuma kami belum tahu persisnya karen KUA PPAS 2019 belum ada sampai ke dewan. Kita lihat aja nanti tahun 2019,” pungkasnya. fian

Post Views: 35