SAMOSIR, HR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir 2025 tercatat masih rendah. Berdasarkan data yang diakses dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 19 Juli 2025, belanja daerah Samosir baru terealisasi sebesar Rp146,44 miliar atau sekitar 17,35 persen dari pagu anggaran Rp844,07 miliar.
Tak hanya belanja, pendapatan daerah juga mengalami hal serupa. Dari total anggaran Rp849,07 miliar, realisasi pendapatan baru mencapai 17,21 persen. Angka ini dianggap jauh dari ideal, mengingat tahun anggaran telah memasuki minggu ketiga bulan Juli.
“Serapan anggaran yang rendah mencerminkan kinerja yang buruk,” ujar Sarimonang Sinaga, warga Palipi yang aktif memantau penggunaan dana publik, kepada Harapan Rakyat, Jumat, 19 Juli 2025.
Sarimonang merujuk langsung pada data SIKD yang menunjukkan stagnasi realisasi anggaran selama dua bulan terakhir. Menurutnya, idealnya capaian anggaran sudah berada di atas 50 persen pada pertengahan tahun anggaran.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Samosir, R. Melva M. Siboro, menyebut bahwa data yang tertera di portal SIKD belum diperbarui oleh Kementerian Keuangan.
“SIKD belum melakukan update,” ujar Melva melalui pesan singkat WhatsApp saat dikonfirmasi Harapan Rakyat, Jumat, 19 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa pembaruan data merupakan kewenangan penuh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di bawah Kemenkeu.
Meski begitu, rendahnya serapan anggaran kerap menjadi perhatian para ekonom karena berimplikasi langsung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonom senior mendiang Faisal Basri pernah menyatakan bahwa lambannya realisasi anggaran bisa menahan laju konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, serapan anggaran yang rendah, terutama di tingkat daerah, berpotensi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi rendah, bahkan deflasi. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya stimulus fiskal yang seharusnya menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi.
“Rendahnya penyerapan APBD dapat berdampak negatif pada berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari pelayanan publik hingga pencapaian program prioritas,” ujar Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan.
Kini, dengan sisa waktu kurang dari enam bulan menuju akhir tahun anggaran, publik menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mengejar target realisasi anggaran. Apakah pembaruan data SIKD akan mengubah gambaran? Atau memang realisasi di lapangan masih jauh dari harapan?
Waktu yang akan menjawab. pms
