KOTA BANDUNG, HR. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat hari ini Sabtu (19/7/2025).
Buky Wibawa yang memimpin rapat paripurna penetapan Perda RPMJD Provinsi Jawa Barat menjelaskan, DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) IX telah membahas Ranperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.
“Alhamdulilah pada hari ini Pansus IX telah menyelesaikan tugasnya, dan telah melaporkan hasil kerjanya,” jelas Buky Wibawa, Kota Bandung, Sabtu (19/7/2025).
Setelah itu lanjut Buky Wibawa, penyampaian pendapat akhir gubernur terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sebelum penyampaian pendapat akhir gubernur sebelumnya dilakukan persetujuan atau penandatanganan bersama.
“Dengan telah selesainya pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan Pansus IX, serta pihak-pihak terkait yang telah mendukung penyelesaian tugas Pansus,” kata dia.
Setelah ini, kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kiranya dapat menindaklanjuti sesuai prosedur serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, dengan telah selesainya tugas Pansus IX, maka bersamaan dengan hal itu secara resmi Pansus IX resmi dibubarkan.
Untuk diketahui rapat paripurna hari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, turut hadir Wakil Ketua Iwan Suryawan, M.Q Iswara, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Hadir langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar atau yang mewakili.
Catatan Pansus IX terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
Sementara itu Ketua Pansus IX Muhamad Romli menambahkan, terkait Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dipastikan sudah memasukkan visi misi dan 9 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Khususnya di aspek misi lebih ditajamkan supaya tingkat akurasi dan data serta tingkat keberhasilannya terukur.
“Kita juga mengakselarasi baik itu RPJMD kota atau kabupaten maupun RPJMN terkait dengan proyek strategis nasional yang ada di Jawa Barat, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga arah kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten atau kota selaras nantinya,” tambah Muhamad Romli.
Setelah Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan, selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu DPRD Jawa Barat bisa mengelaborasi dari semua masukan yang ada. Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Pansus IX telah memberikan catatan atau rekomendasi atas Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang tadi disampaikan dalam rapat paripurna.
Rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kebijakan, dan arah pembangunan Jawa Barat ke depan salah satunya; Pertama, perlunya kebijakan strategis untuk mendorong pembangunan dan relokasi kantor pusat perusahaan terutama yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. Agar berdomisili secara administratif di Provinsi Jawa Barat.
“Langkah ini penting guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD, khususnya dari sektor pajak bangunan, pajak air tanah, serta pajak perizinan usaha dan kegiatan operasional,” jelasnya. horaz
