MUARA TEWEH, HR – Pemkab Barito Utara ikuti rapat koordinasi kesiagaan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah dan tindak lanjut program sertifikasi PMD dan pelayanan terintegrasi di provinsi Kalimantan Tengah melalui Vidcon yang bertempat di Ruang Rapat Setda Lantai II Muara Teweh, Kamis (4/06/2020).
Dari Barito Utara, rapat dipimpin oleh Bupati Barito Utara, H Nadalsyah yang didampingi unsur FKPD dan beberapa kepala perangkat daerah. Rapat digelar untuk antisipasi serta kesiapsiagaan siagaan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan diseluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam paparan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran melalui Vidcon menyampaikan agar seluruh kepala daerah di wilayah Kalimantan Tengah beserta jajaran yang terkait untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk berkoordinasi dalam pencegahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah karena menurut pantauan BMKG Kalimantan Tengah bahwa wilayah ini akan memasuki musim kemarau yang di awali dari Kabupaten Barito Selatan (kecamatan Dusun Hilir Bagian Selatan dan kecamatan Janamas) pada pertengahan bulan Mei 2020 dan seluruh wilayah Kalimantan Tengah pada akhir Juli 2020.
“Mari kita bersama-sama saling berkoordinasi untuk mencegah karhutla diwilayah Kalimantan Tengah ini agar tidak ada lagi kasus kebakaran hutan di wilayah kalimantan tengah, apa lagi disituasi pandemi seperti saat ini,” tutup gubernur kalteng.
Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah siap dalam mengantisipasi karhutla yang dimana pada masa kemarau nantinya merupakan masa rawan terjadinya karhutla. Selain itu, dari pemantauan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2020 melalui aplikasi lapan bahwasanya dari 57 titik hotspot api yang berada di Barito Utara hanya 16 titik yang merupakan titik api dan 41 titik yang terpantau hanya bias panas saja.
“Pemerintah telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang mana sudah terbentuk 8 MPA di 8 kecamatan di wilayah Barito Utara serta menyiapkan berbagai macam peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dipersiapkan oleh BPBD berjumlah 103 orang yang nantinya selalu siap dalam penanganan bencana terutama karhutla,” jelas H. Nadalsyah.
Upaya kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapat dukungan dari bebagai pihak terkait yaitu Kodim 1013/Muara Teweh, Polres Barut, dan seluruh pihak yang terkait serta dari masyarakat Barito Utara.
“Kami pemerintah kabupaten Barito Utara sangat siap dalam upaya pencegahan Karhutla diwilayah Barito Utara dan memberikan apresiasi kepada pemprov dalam koordinasi kepada seluruh kepala daerah lingkup Provinsi Kalteng,” tutup H. Nadalsyah.
Video Conferensi dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengelolaan BMD se-Provinsi kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 (a) UU no. 19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Terakhir Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Vidcon dalam menindaklanjuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi tanggal 5 Mei 2020 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kanwil BPN Kalteng dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertahanan se-Provinsi Kalteng yang telah dilakukan tanggal 12 September 2019 di Hotel Bahalap Palangka Raya. mps