Rakor dengan Kemenko Maritim, Pemda Natuna Sampaikan Usulan Prioritas

Saat Rakor Kemenko Maritim.

NATUNA, HR – Kementerian Koordinator Maritim menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas, Perikanan dan Energi di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar, diselenggarakan di Batam, Jum’at (23/2) lalu.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin digelar untuk mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan, apa yang dicapai dan apa saja yang masih diperlukan oleh daerah perbatasan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Natuna dan Anambas.

Bacaan Lainnya

Hal ini merupakan keseriusan kementerian untuk mendukung nawa cita ke-3 Presiden Republik Indonesia yang ingin membangun daerah perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal yang hadir didampingi Kepala BP3D, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perikanan mengapresiasi penyelenggaraan Rakor ini dengan menyampaikan apa saja porgram pemerintah daerah yang disinergikan dengan program pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan dibidang pariwisata dan perikanan.

Menurut Hamid Rizal, mewujudkan percepatan pembangunan tidak akan dapat dicapai jika hanya mengandalkan APBD yang bersifat fluktuative. Oleh karenanya, kegiatan seperti ini merupakan momentum tepat bagi menyampaikan harapan dan dukungan yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat.

Adapun beberapa usulan yang disampaikan pemerintah daerah pada kesempatan tersebut, diantaranya pada sektor perikanan, yaitu penambahan Cold Storage dan dukungan teknologi budaya pada Balai Benih.

Dari Sektor Perhubungan mengusulkan disegerakannya pengoperasian Tol Laut Antar Pulau, rambu-rambu pelayaran, pengoperasian Kapal Roro, pembukaan rute penerbangan Jakarta Pontianak Natuna dan Pelabuhan Exit Entry Point.

Kemudian Pada Sektor Pariwisata, Pemerintah Daerah mengajukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di Objek-objek wisata, pembangunan Maindland di Pian Penyu. sedangkan dibidang kelistrikan diajukan pengadaan lahan dari PLN untuk membangun lokasi pembangkit listrik yang akan mendukung seluruh sektor diatas.

Dalam rakor itu, juga turut dihadiri para direktur dan kepala bidang dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM dan juga perwakilan dari PT. PLN Wilayah Sumatera.

Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hadir Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas ESDM. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dihadiri oleh Bupati Kepulauan Anambas. fian

[rss_custom_reader]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *