BANDUNG, HR – Saat ini terdapat 72 ribu warga Jabar yang mengalami gangguan jiwa dengan berbagai latar belakang penyebabnya.
Gangguan mental emosional tertinggi di Indonesia justru di Jawa Barat. Seseorang dengan gangguan kejiwaan, termasuk skizofrenia, akan mengalami gangguan produktivitas dan kapasitas bekerja serta bersosialisasi di masyarakat, tentunya ini akan menghambat kemajuan di Jabar.
Pernyataan ini disampaikan oleh ketua harian komunitas Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr. Teddy Hidayat, Sp.KJ saat melakukan audiensi dengan ketua DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin (30/3).
Menyikapi audiensi dan gambaran serta aspirasi yang disampaikan ketua PDSKLI, ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyatakan masalah kesehatan jiwa sangat mempengaruhi tingkat kadar kwalitas manusia di Jawa Barat.
Karena itu, tindakan pencegahan hingga rehabilitasi kepada mereka yang mengalaminya harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Dikatakan Ineu, DPRD Jawa Barat mengapresiasi aspirasi psikiatri komunitas PDSKJI, dan meminta komisi V yang menangani masalah kesejahteraan rakyat untuk menindaklanjuti usulan yang berkaitan dengan dukungan pemerintah dalam meminimalisir gangguan kesehatan jiwa di Jabar tersebut.
Wakil ketua DPD PDIP Jabar bidang ekonomi ini menambahkan, pemerintah berperan penting untuk merealisasikan usulan tersebut. Tata kelola kesehatan dan regulasi khusus untuk mengurus persoalan kesehatan jiwa dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dinas kesehatan yang berhubungan langsung dengan PDSKJI.
Sehingga pelayanan kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa dapat diantisipasi serendah mungkin seiring dengan visi untuk meningkatkan kemajuan masyarakat Jabar.
Sementara Tedy juga menyatakan kesehatan jiwa merupakan kondisi yang memungkinkan bagi seseorang menjalani hidup harmonis dan produktif di tengah masyarakat.
Sebab, gangguan kesehatan jiwa yang tidak mendapat penanganan tepat, bisa menimbulkan berbagai dampak, seperti kekerasan di masyarakat, kenakalan remaja, pemasungan, hingga kecenderungan bunuh diri. Karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah untuk bersama-sama mengatasi persoalan kesehatan jiwa ini.
“Dan yang saat ini harus diperjuangkan adalah program kesehatan jiwa masyarakat. Sayang, program ini tak berjalan baik. Anggaran pemerintah sebagian besar untuk rumah sakit jiwa,” tegasnya. ■ hor
