JAKARTA, HR – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan dukungan terhadap semangat positif dalam Surat Edaran Gubernur mengenai penggunaan transportasi publik setiap hari Rabu. Meski demikian, Kevin Wu menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan keseriusan Pemprov DKI dalam mengatasi tantangan teknis di lapangan.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov yang sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota ramah lingkungan. Namun, kebijakan sebesar ini tidak cukup hanya mengandalkan semangat. Implementasinya harus benar-benar matang agar tidak justru membebani ASN maupun masyarakat,” ujar Kevin Wu, disela-sela saat mengunakan tranportasi umum Busway, Rabu (30/04/25).
Kevin menegaskan bahwa PSI tidak ingin kebijakan ini gagal di tengah jalan. “Tujuan kita sama: mengurangi kemacetan dan polusi. Tapi untuk mencapainya, Pemprov perlu terbuka terhadap masukan. Misalnya, bagaimana menjamin kenyamanan 280.000 ASN yang tiba-tiba harus beralih ke transportasi umum? Bagaimana nasib ASN di wilayah seperti Kepulauan Seribu atau Marunda yang memiliki keterbatasan akses,” tegas Kevin Wu.
Data yang dihimpun PSI menunjukkan bahwa MRT Jakarta hanya mampu menampung 130.000 penumpang per hari, sementara KRL Commuter Line sudah melampaui kapasitas idealnya.
“Jika 50% ASN berpindah ke transportasi publik di hari Rabu, maka akan ada tambahan sekitar 140.000 pengguna. Tanpa penambahan armada dan pengaturan jadwal yang baik, kepadatan ekstrem sangat mungkin terjadi,” jelas Kevin.
Ia juga menyoroti ketimpangan akses transportasi publik di beberapa wilayah, “Di Pulau Pramuka, ASN harus berangkat dua jam lebih awal karena minimnya sarana transportasi. Di Cilincing, mereka perlu berjalan sejauh dua kilometer untuk mencapai halte terdekat. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi soal keadilan,” ungkap Kevin Wu.
Sebagai bentuk dukungan konstruktif, PSI mengajukan tiga rekomendasi prioritas:
1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Alokasikan anggaran darurat untuk menambah 50 unit bus TransJakarta setiap hari Rabu dan bangun 10 halte baru di wilayah yang minim akses, seperti Marunda dan Kepulauan Seribu.
2. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Komunitas: Libatkan perusahaan seperti Gojek dan Blue Bird untuk menyediakan layanan shuttle bus gratis dari permukiman ASN ke titik-titik transportasi utama.
3. Uji Coba Bertahap: Laksanakan kebijakan secara bertahap, misalnya dimulai dari 10% ASN di wilayah dengan infrastruktur siap, sebelum diterapkan ke seluruh instansi.
“Kami siap membantu Pemprov dalam memetakan titik-titik rawan dan merancang skema mitigasi. PSI juga mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi DPRD-Pemprov untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini secara mingguan,” kata Kevin.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar insentif bagi ASN dipertimbangkan. “Misalnya dengan memberikan tunjangan transportasi tambahan atau poin reward yang bisa ditukar dengan layanan publik. Dengan begitu, ASN merasa didukung, bukan terpaksa,” saran Kevin.
Mengakhiri pernyataannya, Kevin Wu menekankan pentingnya transparansi, “Mari buka data secara real-time, berapa persen ASN yang sudah beralih, di mana titik-titik padat, apa keluhan mereka. Evaluasi terbuka adalah kunci perbaikan. PSI siap menjadi mitra kritis yang mendorong kebijakan ini berhasil, bukan menghambatnya,” tutup Kevin. •didit
