JAMBI, HR – Korupsi saat ini menjadi pertanda terpuruknya moral dan mental pada setiap instansi pemerintahan bahkan menjadi virus yang sangat berbahaya serta mampu menciptakan kelaparan, pengangguran, kemiskinan, kebodohan dan kejahatan yang terorganisir maupun sistematis.
Seperti, berdasarkan hasil investigasi dan penuturan yang disampaikan LSM Kurajam, Heriyamto S kepada HR, Kamis (4/6) bahwa pelaksanaan proyek proyek di Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan jalan Nasional wilayah II Provinsi Jambi sejak tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 disinyalir dijadikan ajang korupsi dan kolusi berjamaah oleh oknum oknum yang mencari keuntungan pribadi dari uang rakyat khususnya APBN.
“Modusnya antara lain mulai dari adanya pengurangan volume pekerjaan, pengurangan kualitas pelaksanaan pekerjaan, mark-up, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, pekerjaan asal jadi yang bertujuan mengeruk keuntungan yang sebesar besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut,”ungkap Heriyamto.
Adapun proyek proyek yang diduga sarat KKN itu, sambungnya, adalah kegiatan rekostruksi/PNK struktur jalan Muara Tebo-Sei Bengkal sumber dana APBN dengan nilai kontrak Rp.14.504.275.000, Penyedia jasa PT.Hanro. Pelaksanaan pekerjaan jalan Bangko– Sarolangun – Batas Provinsi Sumsel, PPK 09, Ir, Darma Putra, MT. Pelaksanaan pekerjaan jalan Muara Bungo- Muara Tebo– Sei Bengkal, PPK 07, Endry Dzamal, MT. Kemudian pembangunan pelebaran jalan Akses Bandara Depati Parbo Kota Sungai Penuh dana APBN TA. 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.32.828.904.000.
Lebih lanjut Heriyanto mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 lembaganya akan mengadakan aksi unjuk rasa di kantor Kejati Jambi guna melaporkan indikasi KKN, dan meminta kepada institusi penegakan hukum agar segera melakukan pemanggilan dan penyelidikan pada Kasatker SNV, PJN wilayah II provinsi Jambi beserta PPK dan rekanannya. termasuk mengenai dugaan KKN lainnya hasil temuan investigasi mereka di lapangan. ■ ardiansyah/nelson
