 |
| Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi |
BANDUNG, HR – Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi mempertontonkan pelayanan buruk terhadap masyarakat. Untuk mengurus mutasi luar daerah kendaraan bermotor (ranmor) memakan waktu yang lama antara tiga minggu sampai satu bulan lamanya. Demikian informasi yang diperoleh di Samsat Cimahi 20 August 2015 lalu ketika wartawan HR mengurus mutasi luar daerah kendaraan bermotor roda dua nomor polisi D 6492 TT yang hendak di mutasi ke Samsat Soreang di Kabupaten Bandung.
Petugas loket mutasi luar daerah Samsat Cimahi, Brigadir Gun Gun G., setelah memeriksa berkas kemudian memberikan selembar kertas Bukti Penyerahan Berkas Surat-Surat Permohonan Mutasi sebagai pengganti STNK selama proses mutasi karena STNK dan BPKB harus dilampirkan dalam berkas permohonan. Brigadir Gun Gun G. mengatakan proses mutasi memakan waktu antara 3minggu sampai sebulan. Bila dalam masa proses mutasi, masa berlaku STNK atau masa berlaku pajak habis, maka si pemohon akan dikenakan tunggakan sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 20.000,-.
Terkait lamanya proses mutasi luar daerah kendaraan bermotor di Samsat Cimahi, Kanit Regident Satlantas Polres Cimahi, Iptu Antika tidak berhasil dikonfirmasi karena tidak ditempat.
Wartawan HR yang meminta bantuan kepada Baur SIM Aiptu Tatang agar memfasilitasi untuk bertemu (konfirmasi) dengan Kanit Regident mengatakan bahwa beliau sedang melaksanakan Supervisi.
Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Silvia Sukma Rosa SH SIk juga tidak berhasil dikonfirmasi karena tidak ditempat.’Kasat tidak ada’ kata staff.
Kapolres Cimahi, AKBP Dedy Kusuma Bakti SIk. MTCP melalui Kasubag Humas, AKP Muncar (20/8) membenarkan pengurusan proses mutasi luar daerah kendaraan bermotor memakan waktu hingga sebulan dikarenakan ada beberapa prosedur yang harus dilalui.
“Ada beberapa prosedur di dalam mutasi keluar. Jangan sampai terjadi kekeliruan administrasi, harus di teliti betul-betul, dari huruf, angka, tahun dan sebagainya. Jadi teliti benar, itu yang membutuhkan waktu. Selain itu, yang mutasi banyak, yang menangani bukan hanya kepolisian tapi ada unsur pemerintah daerah, jangan sampai salah bayar pajak,” kata AKP Muncar menjelaskan. ■ pem
