SUKABUMI, HR – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) didampingi oleh Kepala Bappeda. Yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi pada Jumat, 2 Mei 2025. Bertempat di kantor Satpol PP, forum ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan program Satpol PP dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD Kota Sukabumi. Isu strategis lain yang dibahas dalam forum ini adalah pemisahan antara Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Ditegaskan, bahwa Satpol PP adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan aset milik pemerintah daerah.
Wali Kota juga menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas dan jumlah personel Satpol PP. Ia menilai sumber daya manusia yang mumpuni akan menjadi kunci keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, Wali Kota berkomitmen untuk menambah anggaran operasional Satpol PP pada tahun 2026 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap tugas vital yang diemban. Terlebih prediksi meningkatnya kepadatan Kota Sukabumi pasca pembangunan jalan tol. Oleh karena itu, diperlukan fokus kerja masing-masing institusi sesuai bidang tugasnya.
“Pemisahan ini sudah dilakukan di sejumlah Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, dan kita akan mempertimbangkan hal yang sama agar pelayanan semakin maksimal,” ujar H. Ayep Zaki. Ia juga menekankan pentingnya Satpol PP melakukan penertiban reklame dan billboard yang tidak memiliki izin.
Ayep Zaki berharap, langkah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga mendorong Satpol PP untuk aktif menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha di wilayah hukum Kota Sukabumi terkait kewajiban membayar pajak PB1 sebesar 10 persen.
“Ini menjadi bagian dari peran Satpol PP dalam mendukung visi besar pemerintah kota, yaitu meningkatkan PAD dan menciptakan Kota Sukabumi yang tertata rapi,” tambahnya.
Dalam forum ini, Kepala Bappeda Kota Sukabumi juga mendapat apresiasi dari Wali Kota atas terselenggaranya FPD yang menjadi salah satu yang pertama di Indonesia. Ini dinilai sebagai bukti konkret dari kolaborasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah di Kota Sukabumi.
Sekdis Satpol PP dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan FPD ini merupakan bagian dari proses penyelarasan program dan kegiatan Satpol PP dengan dokumen perencanaan strategis daerah. Tujuannya agar seluruh program selaras dengan visi-misi Wali Kota Sukabumi.
Salah satu fokus dalam visi tersebut adalah mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih, tertib, dan bercahaya. Oleh karena itu, Satpol PP diberi tugas untuk melaksanakan pembongkaran bangunan liar dan penataan pedagang kaki lima (PKL) agar lingkungan kota tetap nyaman dan teratur.
Langkah-langkah ini sejalan dengan prioritas pemerintah daerah saat ini, yaitu peningkatan PAD melalui penegakan peraturan daerah. Penertiban reklame tanpa izin, menurut Satpol PP, adalah salah satu upaya langsung yang bisa berdampak pada peningkatan PAD.
Wali Kota menegaskan, kerja-kerja penegakan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Satpol PP dituntut menjadi pelayan sekaligus penjaga ketertiban kota.
“Kita ingin Kota Sukabumi menjadi kota yang bercahaya—bersih, tertib, dan indah. Ini bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan melalui kerja nyata semua perangkat daerah, termasuk Satpol PP,” pungkas Ayep Zaki.
Forum ini pun menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis antar lembaga, khususnya Satpol PP, dalam menjalankan peran pentingnya bagi masyarakat dan pembangunan Kota Sukabumi ke depan. ida
