PALEMBANG, HR – Guna memiliki kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah melalui BPN melakukan pembuatan sertifikat hak atas tanah rakyat.
Penyerahan sertifikat sebanyak 6.000 buah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joki Widodo di Benteng Kuto Besak Palembang. Jum’at (13/7/18).
Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut, Menteri BPN/ATR Sofyan Jalil, Mensekneg Pratikno, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, para undangan dan perwakilan masyarakat penerimah sertifikat.
Presiden menyampaikan bahwa, pada hari ini diserahkan sebanyak 37.000 sertifikat, tetapi diwakili oleh 6.000 yang diserahkan langsung dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan cara yang rileks, Presiden meminta masyarakat yang telah menerima sertifikat agar menunjukan dan mengangkat sertifikat secara bersama sama, kemudian Presiden menghitung dengan candaannya yang mengundang tawa para warga penerima sertifikat. Dan sangat terlihat betapa senangnya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikatnya.
“Kenapa saya menganggap pentingnya sertifikat ini, karena seringnya terjadi sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Itu pun sering terjadi dimana mana, bisa dengan tetangga, bisa dengan masyarakat yang bukan hanya di satu wilayah saja namun juga di wilayah wilayah lainnya,” jelas Joko Widodo.
Jika sudah ada sertifikat berarti sudah memiliki kekuatan hukum yang jelas hak atas tanah. Dengan sudah memiliki sertifikat maka, diharapkan tidak ada lagi sengketa hak atas tanah tersebut,” tambah Presiden.
Lebih lanjut Presiden berharap semua masyarakat memiliki sertifikat hak atas tanah, tapi ini masih jauh dari yang diharapkan. Dari seluruhnya, masih jauh dari yang diharapkan seluruh di Indonesia. Yang seharusnya tersertifikat sebanyak 126 juta bidang tanah, 2015 baru tersertifikat 46 juta bidang tanah. “Berarti masih kurang 80 juta lagi yang harus disertifikat. 2017 ditargetkan 5 juta sertifikat, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat, dan tahun depan harus 9 juta sertifikat yang selesai,” sebut Presiden.
Jokowi berharap agar sertifikatnya dijaga dengan baik. Sertifikat ini dapat juga dijadikan agunan dibank guna mendapat mendapatkan pinjaman modal. Tapi harus diingat, gunakan modal pinjaman dengan benar dan hati hati, untuk usaha bukan untuk gaya-gaya an. “Jangan sampai kreditnya macet,” canda Jokowi.
Presiden juga mengingatkan Indonesia adalah negara yang besar memiliki 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi dengan penduduk 263 juta, dengan berbeda-beda adat, suku dan agama dan tradisi.
Memiliki 714 suku, 1100 lebih bahasa daerah yang berbeda beda yang merupakan anugerah diberikan tuhan kepada bangsa Indonesia.
“Kita bangsa yang berbeda beda, majemuk, kita harus jaga kerukunan, kebersamaan, persaudaraan dan persatuan. Inilah yang menunjukkan besarnya bangsa Indonesia. Dengan menjaga persatuan Insyaallah di tahun 2045 Indonesia menjadi negara terkuat ke 5 bidang ekonomi di dunia,” pungkas Jokowi. ja
