PEMATANGSIANTAR, HR – Meski proses tender pelelangan meubelair pengadaan meja dan kursi SD senilai Rp 4.730.000.000 pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar tahun 2017 telah selesai dengan menetapkan pemenang tender CV Arga Alam Perkasa, namun masih menyisakan banyak masalah sehingga menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat.
Pasalnya, selain pelelangan tender yang dananya bersumber dari APBN itu berpotensi ada temuan hampir Rp 1 M, panitia lelang juga dinilai tidak memahami Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
Ironisnya, meski penetapan pemenang sudah selesai dua pekan namun Dinas Pendidikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menerima laporan secara tertulis dari panitia yang sudah ditunjuk.
Hal ini terungkap ketika HR menemui ketua PPK, Jonson Sitinjak di ruang kerjanya di Jalan Merdeka kota Pematangsiantar. “Sampai saat ini PPK belum menerima laporan hasil pelelangan secara tertulis,” kata Jonson, Senin (30/10).
Jonson mengatakan, bahwa tugas PPK menyerahkan spesifikasi barang kepada panitia lelang dalam hal ini Unit Layanan Pelelangan (ULP) dan selanjutnya pihaknya saat ini menunggu laporan hasil pelelangan.
Ketika ditanya kapan jadwal penyerahan laporan oleh panitia tersebut, Ketua PPK menjawab jadwal tahapan ditentukan panitia, PPK masih menunggu laporan. Setelah menerima laporan, lanjut Jonson, PPK akan melihat laporan hasil pelelangan setiap tahapan yang diselenggarakan oleh panitia lalu melakukan penandatanganan kontrak. Dan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka PPK berhak untuk tidak melakukan penandatanganan kontrak.
“Sejak penyerahan spesifikasi barang kepada panitia, PPK tidak berhak menelepon panitia. Namun demikian PPK berhak untuk tidak melakukan penandatanganan kontrak jika dalam laporan ditemukan kesalahan,” ujarnya sembari menunjukkan selembar surat kepanitiaan yang ditandatangani ketua ULP, Ari Umastuti. as/jh/red
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
