Gedung BPTD Wilayah XI Provinsi Jatim.
SURABAYA, HR – Pengelolaan Anggaran tahun 2021 di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mendapat sorotan tajam dari publik Jawa Timur, khususnya para penggiat anti rasuah.
Publik menilai ada aroma tidak sedap yang menyeruak dari paket lelang Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Kabupaten Sumenep.
Hal tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran (TA) yang sama yakni TA 2021, paket pekerjaan tersebut telah dua kali mengalami perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Dari data lelang yang tayang di laman LPSE Kemenhub, diketahui bahwa nilai anggaran atas paket pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) mengalami perubahan yang sangat fantastis.
Pengumuman lelang pertama (kode tender 78087114) yang dilaksanakan pada tanggal 19-25 Maret 2021, HPS Rp. 9.776.774.489,60, peserta lelang yang mendaftar dan memasukkan penawaran ada 4 perusahaan, yakni PT. PML, PT. HM, PT. DJM dan PT. BKP.
Pengumuman lelang kedua (kode tender 83924114) yang dilaksanakan pada tanggal 10-15 November 2021, HPS berubah menjadi Rp. 66.537.945.725,29,.
Dari 39 perusahaan yang mendaftar, diketahui hanya 2 perusahaan yang nilai penawarannya dibuka panitia lelang.
Penawar tertinggi yakni PT. Sumber Bangun Sentosa yang beralamat di Jl. Sudirman No. 258 RT.01 RW.03 Jombor Kecamatan Bendosari Sukoharjo Jawa Tengah dengan nilai penawaran Rp. 60.067.311.199,04 (90%) dinyatakan sebagai pemenang lelang.
Sementara, penawar terendah yakni PT. Multi Karya Pratama dengan nilai penawaran Rp. 53.796.014.802,85 (80%) dikalahkan panitia lelang dengan alasan kualifikasi usaha antar pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan KSO.
Mengetahui adanya dugaan pat gulipat anggaran didalam paket pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), HR berusaha untuk mendapatkan informasi dari pejabat terkait. HR (10/3) diterima Chandra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lobby kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jatim yang beralamat di seputaran Mananggal kota Surabaya.
Kepada HR, Chandra mengatakan bahwa lelang batal karena tidak ada pemenang. Saat HR menanyakan alasan mengapa tidak ada yang menjadi pemenang, Chandra mengatakan “yang tahu hanya Pokja dan berhubung paket tersebut batal maka pusat mengarahkan untuk mengurus pakett multi years nya”.
Dugaan adanya praktik pat gulipat anggaran di lelang Kemenhub tidak berhenti hanya disitu saja.
Dari penulusuran koran ini, tenyata salah satu persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh Pokja, yakni sub bidang klasifikasi/layanan SI001 dan PL004, ternyata tidak dimiliki oleh PT. Sumber Bangun Sentosa selaku pemenang.
Sementara, Toni selaku Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur yang dimintai tanggapannya, melalului pesan whatsapp (15/3) menjelaskan “ bahwa saya melaksanakan kegiatan yang sudah ada di dalam DIPA/POK dan untuk besaran anggarannya sesuai dengan yang ada di dalam DED”.
Berdasarkan data badan usaha yang tayang di LPJK net, PT. Sumber Bangun Sentosa tidak memiliki bidang jasa pelaksana lainnya (kode PL004) Sub Bidang Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, serta bangunan Pengelolaan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator).
Terkait adanya dugaan “proyek titipan“ di Kemenhub, serta adanya dugaan PPK yang telah berbohong dengan menyatakan tidak mengetahui alasan Pokja tidak memilih pemenang lelang, padahal hal tersebut merupakan salah satu tupoksi PPK.
Ketua Umum LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Darwin Natalis Sinaga SH. angkat bicara. Aktivis anti rasuah yang juga berprofesi sebagai lawyer di DKI Jakarta, mengatakan akan ikut mendalami temuan tersebut.
“Apabila sudah cukup data yang kami kumpulkan, maka saya selaku Ketua Umum akan melayangkan surat resmi ke pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan perihal adanya dugaan “proyek titipan” tersebut dan apabila Kemenhub tidak transparan maka kami akan melakukan gerakan,” tegas Darwin.
Bersambung/tim
