JAKARTA, HR – Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri dan Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan menekan harga beras yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.
Irwasum Polri Tegaskan Aksi Nyata dan Pengawasan Ketat
Dalam rapat koordinasi di Mabes Polri, Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo memimpin langsung pembahasan pelaksanaan GPM. Rapat ini juga diikuti Dirut Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani serta jajaran Polda dan Polres secara daring.
Irwasum menyoroti rendahnya realisasi distribusi SPHP. “Dari target 1,3 juta ton, baru 8.000 ton tersalurkan. Fungsi Binmas harus aktif mengawasi data stok, memperkuat koordinasi, dan menyalurkan beras tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa GPM akan dilombakan antarwilayah untuk meningkatkan partisipasi.
Bulog Siapkan Gudang dan Skema Distribusi Koperasi
Dirut Bulog menyambut kolaborasi ini dengan menyiapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton. Bulog juga memberi fasilitas tunda bayar selama 7 hari bagi koperasi mitra, termasuk Koperasi Polri (Primkoppol).
Distribusi SPHP akan berjalan melalui dua jalur: langsung dari wilayah ke Bulog atau melalui koperasi seperti Primkoppol dan Merah Putih. Masyarakat hanya boleh membeli maksimal 10 kg, kecuali di daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg.
Klik SPHP Permudah Distribusi dan Pantauan Lapangan
Digitalisasi distribusi terwujud lewat aplikasi Klik SPHP, yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, dan pelaporan dalam delapan tahap. Setiap transaksi harus mencatat data pembeli dan mematuhi harga jual di bawah HET.
Bhabinkamtibmas dari setiap Polsek bertugas menyosialisasikan program ini kepada masyarakat dan memantau langsung distribusinya. Tim Pemantau Gabungan dari Polri, Bulog, Pemda, dan Bapanas melakukan evaluasi harian berbasis sistem.
Polri Tindak Tegas Pelanggar dan Jaga Kepercayaan Publik
Deputi I Bapanas meminta seluruh pelaksana menjamin kualitas beras, ketersediaan stok, serta manfaat langsung untuk masyarakat. Ia juga mendorong publikasi capaian GPM sebagai bukti peran nyata Polri dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Masyarakat bisa melapor melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP jika menemukan pelanggaran. Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan merekap pencapaian dan menindak pelanggar HET atau mitra ilegal secara tegas.
