Pledoi Perkara Terdakwa Raden Dakwaan JPU Batal Demi Hukum

oleh -310 views
Pengadilan Negeri Bekasi.

BEKASI, HR Pada persidangan 29/07/2019 di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi  adalah  sidang lanjutan dengan  acara pembacaan  pembelaan/pledoi  terdakwa Raden A. Dalam pledoi terdakwa itu dimohonkan agar Ketua Majelis Hakim Djuyamto dan tim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan: “dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh Zaki batal demi hukum  atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Menyatakan terdakwa Raden A, SH, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh JPU. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa Raden A. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan seluruh tindak pidana yang didakwakan tidak terjadi di wilayah hukum PN Bekasi. Mulai persiapan, penandatanganan dan penggunaan Akta No 6 terjadi  Tangerang Selatan, Epicentrum Kuningan Jakarta dan Komplek Golden Plaza Cilandak Jakarta Selatan.

Tidak ada legal standing yang sah untuk membuat laporan polisi, melakukan penyidikan, penunjukan JPU dan membuat surat dakwaan.

Fakta persidangan tidak terpenuhi pembuktian  atas seluruh dakwaan tindak pidana sebagaimana dimaksud  pasal 266 (1)KUHP tidak ada terjadi. Karena akta No.6 tanggal 10/11/2016 dibuat Notaris Subroto SH SPn MH adalah tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Telindo Nusantara yaitu merupakan persetujuan organ perseroan bukan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud  dan disyaratkan oleh  UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pengalihan kepemilikan saham tidak beralih akibat Akta No 6 dan juga yang ditandatangaani para pihak adalah Risalah Rapat berupa Akta di bawah tangan.

Kemudian ditingkatkan menjadi Akta Otentik oleh Notaris Edy Subroto  namun tidak sesuai prosedur hukum dan yuridiksi Notaris yang bersangkutan. Sehingga Akta Otentik menjadi turun derajat menjadi Akta di bawah tangan, sehingga  bukan objek sebagaimana  dimaksud pasal 266 KUHP.

Selanjutnya, bukan terdakwa yang bersalah melakukan menyuruh masukan keterangan  ke dalam Akta Otentik melainkan diduga Any Aryany yang mengatur sejak awal sebelum pertemuan  pada saat penandatangan dan setelahnya. Juga terdakwa tidak pernah menggunakan Akta tersebut  untuk menghadiri RUPS di kantor PT Nexom Indonesia  di Jakarta Selatan. Diduga bukti yang diajukan JPU adalah fotocopian. Akta Notulen tersebut tidak ada tanda tangan terdakwa.

Pada persidangan  24/07, terdakwa dituntut oleh JPU Moh Zaki selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 266 ayat  (1) KUHP dakwaan primer.

Pada persidangan sebelumnya pemilik saham KTN (Karya Telindo Nusantara) adalah Julaeka N sebesar 95% dan sisanya saham adeknya sebesar 5% versi terdakwa. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi  Joko Nirmala yang dihadirkan oleh M Zaki bahwa pemilik saham KTN di Nexcom adalah Julaeka bukan Piter J  (anak  kandung Julaeka) kini sudah menjadi warga Negara Australia.

Untuk diketahui bahwa almarhum Robert warga Negara Australia adalah suami  Julaeka ibu kandung Piter J.

Ironisnya, Ferialdy selaku kuasa pelapor  Piter atas jual beli saham  antara Julaeka diwakili Ketut selaku  kuasa hukum dan Ani Aryani mewakili Piter dan terdakwa sendiri masih dipertanyakan.

Pasalnya, berdasarkan keterangan terdakwa, Feryaldi adalah seorang karyawan hotel pada persidangan 13/06. Surat kuasa tersebut sebelumnya sudah ditanda tangani oleh Piter dan diberikan oleh  Awang  kepada Ferialdi   untuk tanda tangan untuk melaporkan Ani Aryani, Raden A, dkk di Polda.

Selanjutnya, dalam prsidangan 13/06, berdasarkan keterangan DR Yongki F SH selaku ahli hukum pidana mengatakan, harus terlebih dahulu digugat keperdataan untuk mengetahui siapa pemilik saham sebenarnya dan dugaan tindak pidana dipending dulu alias patut diduga prematur.

Loading...

Selanjutnya, ahli juga menerangkan bahwa Surat kuasa yang ditanda tangani oleh Piter dibuat di Australia harus dilegalisasi. Berdasarkan dakwaan JPU kuasa yang pernah diberikan Piter kepada Ani Ariyani sudah dicabut. med

Tinggalkan Balasan